Kinerja APBN Provinsi Bengkulu: Pendapatan Triwulan 1 Menurun, Belanja Naik

 "Penerimaan perpajakan dalam negeri ini terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp 251,15 miliar, pajak pertambahan nilai sebesar Rp 197,75 miliar, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 4,70 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp 8,67 miliar," urai Bayu.

 

 

Selanjutnya, untuk Penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu baru terealisasi sebesar Rp 15 juta atau 0,56 persen dari total pagu Rp 26,71 miliar. "Untuk komponen cukai, bea masuk, dan bea keluarga, realisasinya masih terbatas," kata Bayu.

Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Bengkulu pada triwulan 1 sudah terealisasi Rp 266,22 miliar atau 77,19 persen dari total pagu Rp 344,87 miliar.

Terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp 55,76 miliar, PNBP SDA Rp 120,94 miliar, dan PNBP SDA Rp 120,94 miliar.

"Untuk pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sudah terealisasi sebesar 89,51 miliar atau 39,98 persen dari total pagu Rp229,60 miliar," ungkap Bayu.

 

Sementara untuk Belanja Negara, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu yang sudah terealisasi sebesar 1,146 triliun atau 22,22 persen dari total pagu Rp 5,16 triliun.

"Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 522,15 miliar, belanja barang Rp 523,34 miliar, belanja modal Rp 96,85 miliar, dan belanja sosial Rp 4,21 miliar." 

Ada pula untuk Transfer Ke Derah dan Dana Desa (TKD DD) yang sudah terealisasi sebesar Rp 2,34 miliar atau 21,56 persen dari total pagu Rp 10,855 triliun. 

Bayu juga meminta seluruh Pemda agar dapat merealisasikan beberapa item TKD yang hingga triwulan 1 ini belum ada realisasi.

 

"Kita minta untuk DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal agar segera dipercepat realisasinya. Seperti yang kami lihat, saat ini belum ada realisasinya," demikian Bayu.