Bupati dan Mantan Sekdis PMD Kaur Dihadirkan sebagai Saksi

Reporter: windi junius |

Editor: syariah muhammadin |

Selasa , 05 Mar 2024 - 21:10

dugaan kasus korupsi Pengadaan Jas untuk Kepala Desa dan perangkat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa-windi-

bupati dan mantan sekdis pmd kaur dihadirkan sebagai saksi                            radar bengkulu - sidang lanjutan dugaan kasus korupsi pengadaan jas untuk kepala desa dan perangkat desa di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) pemerintah kabupaten kaur dengan terdakwa, pihak swasta rahmandasya dan mantan kepala dinas pmd asdiarman diselenggarakan  selasa, 5 maret 2024 di pengadilan negeri tindak pidana korupsi. 
untuk mencari pembuktian, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri kaur menghadirkan lima saksi. 
kelima saksi tersebut yakni bupati kaur, lismidianto, mantan sekretaris dinas pmd, salamuddin, ketua forum kades kecamatan kelam tengah diasman dan ketua forum kades padang guci hilir, esdy novian dan swasta sarwin.
 dalam persidangan setiap saksi secara bergantian ditanya oleh jpu dan penasihat hukum (ph) kedua terdakwa serta mejelis hakim yang diketuai oleh agus hamzah.
baca juga:ptt provinsi bengkulu sampaikan keluhan di komisi iv dprd provinsi 
baca juga:gubernur rohidin sampaikan capaian pembangunan, dprd soroti program prioritas 
dalam persidangan bupati kaur menyatakan kalau dirinya tidak pernah memerintahkan kepala dinas pmd untuk memberikan proyek pengadaan jas tersebut kepada terdakwa rahmandasya.
namun bupati mengakui kalau sebelumnya dirinya menghubungi terdakwa asdiarman dengan menyatakan kalau bisa bantu rahmandasya.
"memang ada terdakwa menemui saya untuk meminta proyek, dan saya sampaikan silahkan bertemu dengan kadis pmd. kemudian saya ada menghubungi kadis pmd dan menyatakan kalau bisa silahkan bantu rahmandasya," jawab bupati dari pertanyaan ketua mejelis hakim.
selanjutnya bupati ditanya oleh majelis hakim apakah ada pertemuan lebih lanjut antara bupati dan terdakwa, sehingga bupati menjawab bahwa diwaktu yang dirinya lupa tepat hari dan tanggalnya, dirinya kembali ditemui oleh terdakwa rahmandasya bersama sarwin di lobby lantai dasar kantor bupati, sehingga bupati meminta kepada kepala dinas pmd waktu itu untuk menemui terdakwa rahmandasya.
namun ternyata terdakwa eks kadis pmd berhalangan, sehingga diwakili oleh sekretaris dinas pmd pada masa itu. setelah itu bupati tidak mengetahui lebih lanjut terkait dengan proyek pengadaan jas kepala desa tersebut.
baca juga:ini fungsi bimtek pengimputan aplikasi arsitektur spbe
baca juga:tiga fotografer nyaris hanyut, warga simpang minta bangun jembatan
"saya minta kepala dinas menghadap saya di lobby lantai dasar kantor bupati, tapi diwakilkan oleh sekretaris dinas. dan bertemu lah sekretaris dengan rahmandasya yang saya kenal sebagai sebagai pemborong," jawab bupati.
 
 
penasehat hukum terdakwa asdiarman, yakni sopian sesegar, usai persidangan mengatakan bahwa dari hasil pernyataan  saksi tidak ada paksaan dari kliennya terhadap kepala desa untuk melakukan pengadaan jas.
jika ada paksaan atau penyalahguna kewenangan oleh kliennya, maka kemungkinan ada 80 persen kades yang menganggarkan untuk pengadaan jas tersebut, namun terungkap dipersidangan hanya beberapa kepala desa saja yang membuat jas tersebut.
"yang menganggarkan jas itu kan hanya 49 desa. kalau memang betul ada pemaksaan dari bapak kadis klien saya, setidak-tidaknya 80 sampai 90 persen. sampai pemeriksaan saksi - saksi tadi saya sebagai kuasa hukum belum melihat ada pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan oleh klien saya," ujarnya.
 
 
lebih lanjut sopian menyampaikan,dari pandanganya, pernyataan saksi dalam persidangan, meringankan kliennya karena tidak ada unsur paksaan  kepada kepala desa untuk ikut program pengadaan jas tersebut oleh kliennya. karena  kliennya menyampaikan kepada kepala desa yang ikut hadir dalam pertemuan kalau ada anggaran, maka boleh untuk membuat jas itu.
"tadi saya pertegas dengan saksi apakah jika kamu tidak menganggarkan atau tidak mengikuti program ini maka add kamu akan dipersulit, tapi kan tidak ada unsur - unsur seperti itu," tegasnya
ditambahkannya, bahwa kliennya didakwa pasal penyalahgunaan kewenangan, maka sejauh  ini tidak ada fakta persidangan yang mengarah  ke  unsur yang didakwakan ke kliennya.
" karena pasal yang dituduhkan kepada klien saya pasal penyalahgunaan kewenangan, maka saya berkeyakinan menurut saya unsur itu didakwakan kepada klien saya sulit untuk dipenuhi dan ini saya yakin bukan tindak pidana korupsi," ungkapnya.
jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur, bobby muhammad ali akbar, mengatakan bahwa pada sidang lanjutan  terkait dugaan gratifikasi terhadap kepala dinas pmd kabupaten kaur menghadirkan saksi sebanyak 5 orang.
sebagai mana dari fakta persidangan bahwa dari pihak swastanya sendiri datang menghadap bupati dan bupati mengarahkan untuk bertemu dengan kepala dinas pmd yang menyatakan kalau bisa dibantu, maka silahkan dibantu.
"bisa dilihat di persidangan bahwasanya dari bapak bupati kepada kepala dinas pmd kalau bisa dibantu pihak swasta silahkan di bantu," singkatnya.
 
 
untuk diketahui, terdakwa mantan kepala dinas pmd, asdiarman didakwa pasal 12 huruf a undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
 
sedangkan untuk terdakwa rahmandasya didakwa dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
dalam dakwaan itu juga  menyebut, asdiarman diduga menerima uang rp 30 juta dari rahmandasya selaku pelaksana kegiatan pengadaan jas di beberapa desa kabupaten kaur. pemberian uang ini dimaksudkan agar  selaku kepala dinas pmd mengarahkan para kepala desa untuk melakukan pengadaan pakaian jas. pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak 4 kali.
 
seperti diketahui, kasus ini bermula dari pengadaan jas untuk perangkat desa di 49 desa kabupaten kaur. kades tersebut diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatannya hingga mengarahkan merubah apbdes tanpa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) di 49 desa tersebut. anggaran tersebut berasal dari dana desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 6 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan