DPRD Provinsi Berkomitmen Bahas Raperda Penyandang Disabilitas

Reporter: windi junius |

Editor: syariah muhammadin |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:50

hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu pada Selasa, 5 Maret 2024-windi-

dprd provinsi berkomitmen  bahas raperda penyandang disabilitas                            radar bengkulu - komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menegaskan komitmennya untuk segera membahas usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyandang disabilitas (pd).
hal ini terungkap dalam hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu dengan forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp2d2) provinsi bengkulu pada selasa, 5 maret 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm, menyampaikan bahwa dalam hearing tersebut, fokus utamanya adalah perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas. 
"kami memahami keinginan dan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan kami berkomitmen untuk menjawabnya dengan serius," ungkap edwar, didampingi anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, mohd. gustiadi, s.sos.
baca juga:440 atlet taekwondo bersaing rebutkan piala bupati seluma
baca juga:bpk audit psd bengkulu selatan, ini temuannya
edwar menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diberikan kepada perwakilan penyandang disabilitas, masa sidang pertama tahun ini yang jatuh pada tanggal 16 april 2024, akan menjadi waktu dimana nota penjelasan akan disampaikan. 
"kemudian, pada masa sidang kedua, kami akan melakukan pembahasan terhadap raperda tersebut," tambahnya.
dalam hearing tersebut, perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting terkait raperda tersebut.
salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung dprd provinsi bengkulu yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas.
baca juga:pengerjaan bronjong belum rampung, pengendara diminta waspada lewat jalur liku sembilan
baca juga:bapas bengkulu minta dukungan pemda benteng soal pengadaan griya abhipraya
"kami mencatat semua poin yang disampaikan oleh perwakilan penyandang disabilitas, termasuk masalah akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi mereka," jelas edwar, yang juga ketua fraksi pdi perjuangan dprd provinsi bengkulu.
wakil ketua komisi iv dprd, sefty yuslinah, s.sos, map, menambahkan bahwa pihaknya menerima kritikan pedas dari perwakilan penyandang disabilitas terkait kurangnya fasilitas di gedung dprd provinsi bengkulu.
"kami menganggap kritik tersebut sebagai masukan yang berharga untuk perbaikan ke depannya," katanya.
sementara itu, sekretaris himpunan wanita disabilitas indonesia (hwdi) provinsi bengkulu, ilona azli, menyambut baik respons positif dari komisi iv dprd provinsi bengkulu.
"kami senang melihat bahwa wakil rakyat kami mendengarkan aspirasi kami. kami berharap raperda ini akan membawa perubahan positif bagi kami sebagai penyandang disabilitas," ujarnya.
ilona menambahkan bahwa raperda tersebut diharapkan dapat memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
seperti akses ke layanan administrasi seperti kartu tanda penduduk (ktp) dan akses kesehatan.
"kami berharap agar ruang gerak kami dalam masyarakat tidak terbatas, dan kami bisa mendapatkan layanan yang sama dengan non-disabilitas," tambahnya.
dengan komitmen dari dprd provinsi bengkulu dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan raperda tentang penyandang disabilitas ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan merata bagi semua warga bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 6 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan