Faksi PDIP dan Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 31 Aug 2025 - 22:56

Faksi PDIP dan Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus--

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Tuntutan dan aspirasi rakyat mulai didengar oleh DPR. Kini, ada dua fraksi DPR yang telah mengumumkan persetujuan untuk menghapus tunjangan perumahan yang memicu kemarahan rakyat.

Seperti dikutip dari laman harian disway, sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah terlebih dahulu mengungkapkan bahwa tunjangan perumahan DPR mesti dihapus.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan. Namun, yang harus menjadi perhatian ialah etik, empati, dan simpati.

Menyusul PDIP, Fraksi Gerindra juga menyatakan kesetujuannya agar tunjangan itu dihapus.

Dalam sebuah pernyataannya Sabtu, 30 Agustus, Ketua DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa Fraksi Gerindra di DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat dengan menghapus tunjangan perumaha.

Lebih lanjut ia mengatakan, Fraksi Gerindra telah mendengar berbagai keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat.

“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” katanya.

Budisatrio juga meminta maaf jika kinerja DPR belum memenuhi harapan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa hak mengutarakan pendapat bukan hanya dijamin, tapi juga dilindungi.

"Kami juga menyampaikan bahwa dari Fraksi Gerindra tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri," katanya.

Anda sudah tahu, Gelombang Demonstrasi yang terus terjadi sejak 25 Agustus lalu salah satunya dipicu kemarahan rakyat akan tunjangan dan gaji yang diterima Anggota DPR RI terasa begitu besar.

Kondisi ini semakin membuat geram masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin mencekik, lapangan kerja semakin sulit, PHK dimana-mana, serta biaya hidup yang semakin tinggi. (*)

faksi pdip dan gerindra setuju tunjangan perumahan dpr dihapus                            radar bengkulu, jakarta  - tuntutan dan aspirasi rakyat mulai didengar oleh dpr. kini, ada dua fraksi dpr yang telah mengumumkan persetujuan untuk menghapus tunjangan perumahan yang memicu kemarahan rakyat.
seperti dikutip dari laman harian disway, sebelumnya, ketua dpp pdip said abdullah terlebih dahulu mengungkapkan bahwa tunjangan perumahan dpr mesti dihapus.
"fraksi pdi perjuangan dpr ri meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota dpr serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata said abdullah melalui keterangan tertulis, sabtu, 30 agustus 2025.
ketua badan anggaran (banggar) dpr itu menyampaikan fraksi pdi perjuangan dpr memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan. namun, yang harus menjadi perhatian ialah etik, empati, dan simpati.
menyusul pdip, fraksi gerindra juga menyatakan kesetujuannya agar tunjangan itu dihapus.
baca juga:presiden tegaskan: penjarahan, perusakan dan tindakan anarkis harus ditindak sesuai hukum
baca juga:dampak demo, kemenag imbau seluruh madrasah belajar di rumah 1 september 2025
dalam sebuah pernyataannya sabtu, 30 agustus, ketua dpp partai gerindra budisatrio djiwandono menyatakan bahwa fraksi gerindra di dpr ri siap menampung aspirasi masyarakat dengan menghapus tunjangan perumaha.
lebih lanjut ia mengatakan, fraksi gerindra telah mendengar berbagai keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat.
“untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” katanya.
budisatrio juga meminta maaf jika kinerja dpr belum memenuhi harapan rakyat. ia juga menegaskan bahwa hak mengutarakan pendapat bukan hanya dijamin, tapi juga dilindungi.
"kami juga menyampaikan bahwa dari fraksi gerindra tidak boleh ada yang bepergian ke luar negeri," katanya.
anda sudah tahu, gelombang demonstrasi yang terus terjadi sejak 25 agustus lalu salah satunya dipicu kemarahan rakyat akan tunjangan dan gaji yang diterima anggota dpr ri terasa begitu besar.  
kondisi ini semakin membuat geram masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin mencekik, lapangan kerja semakin sulit, phk dimana-mana, serta biaya hidup yang semakin tinggi. (*)

Tag

Share