Menghadapi Pemeriksaan BPK, BKD Lakukan Penataan Seluruh Aset

Reporter: fahmi |

Editor: syariah muhammadin |

Minggu , 11 Feb 2024 - 23:16

Kabid Aset Bahidin, SE, M.Si menjelaskan terkait jumlah aset kendaraan dinas-Fahmi-RADAR BENGKULU-

menghadapi pemeriksaan bpk, bkd lakukan penataan seluruh aset                            radar bengkulu, manna - terkait aset bergerak, pemerintah daerah bengkulu selatan mempunyai 1.086 kendaraan dinas.
baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. pihak pemkab saat ini masih melakukan pendataan terlebih dahulu dimana saja aset itu berada. tetapi kalau dilihat banyaknya kendaraan yang beredar disekitaran bengkulu selatan tidak sebanyak itu. 
untuk menghadapi penilaian badan pemeriksa keuangan (bpk) ri pihak badan keuangan daerah(bkd)melakukan penataan seluruh aset yang ada.
kepala bpkad bs nuzmanto m adil, st disampaikan kabid aset bahidin, se, m.si menyampaikan untuk kendaraan dinas (randis) roda empat sebanyak 241 unit, kemudian randis jenis motor sebanyak 841 unit dan alat berat sebanyak 4 unit. 
semua itu tersebar di seluruh opd dan sekretariat pemerintah daerah.
"selain keberadaanya belum jelas ada dimana saja,banyak juga randis ini yang masih termasuk aset tetapi tidak bisa lagi digunakan,alias sudah rusak berat. contoh saja dibelakang kantor kita aja ada beberapa yang tidak bisa digunakan lagi," papar bahidin minggu (11/02).
baca juga:hama tikus serang padi petani sukamenanti maje
baca juga:apa sih yang disiapkan dinas kesehatan bengkulu selatan untuk kpps?
 
terkait randis jenis motor terbanyak ada di dinas pertanian yakni sebanyak 115 unit.
kemudian disusul dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dppkbp3a) bs sebanyak 85 unit motor.
sedangkan, untuk randis jenis mobil terbanyak ada di sekretariat daerah kabupaten (setkab) sebanyak 60 unit.
untuk randis baik mobil maupun motor yang sudah rusak pihaknya akan melakukan penghapusan aset. yang jelas akan didata terlebih dahulu berapa jumlahnya.
karena kalau aset tersebut dibiarkan saja begitu maka untuk tunggakan pembayaran pajaknya akan terus menumpuk.
hal inilah yang sedang dilakukan oleh pihak bkd bidang aset.
baca juga:bawaslu minta kpu siapkan fasilitas tps untuk kaum disabilitas
baca juga:30 asn dlhk lakukan penandatanganan fakta integritas
adapun yang disampaikan oleh  ketua komisi ii dprd kabupaten bs holman se, ia memastikan pemkab bs akan bermasalah pada bpk ri perwakilan bengkulu apabila aset masih banyak yang belum tercatat mulai dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak seperti gedung dan bangunan.
"untuk itu kita berharap kalau nantinya aset ini sudah tidak jelas yang berada di opd,kita harapkan  aparat penegak hukum harus bertindak. minimal mengingatkan para pejabat. selain itu  harus ada ketegasan dari bupati, atau minimal sekda lah,sebagai anggota dprd siap mendukung  pemkab mendapatkan wtp dari bpk ri tahun 2024 ini,"pungkas holman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 12 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan