Kemensos Minta Pemda Jadi Penjamin Mutu Sekolah Rakyat

RADAR BENGKULU, KENDARI – Pemerintah daerah harus berperan aktif sebagai penjamin mutu Sekolah Rakyat, untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan antar generasi tercapai.  

Seperti dikutip dari laman disway.id, pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengutip pesan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdialog dengan calon siswa dan orangtua siswa Sekolah Rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 27 Juni 2025.

"Nanti kita akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Robben menyatakan, Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang digagas Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat daerah.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Dikepung 4 Raksasa di Kualifikasi Piala Dunia 2026

BACA JUGA:Prabowo: Pembangunan Industri Baterai Listrik di Karawang Punya Nilai Strategis

Di samping pengawasan oleh kepala dan wakil kepala daerah, akan dibentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bertugas memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat sesuai dengan harapan Presiden.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kata Robben, terdapat dua hal utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah.

Salah satunya adalah penyediaan lokasi rintisan Sekolah Rakyat dan lahan permanen seluas minimal 5–10 hektare untuk pengembangan jangka panjang.

Kemudian, ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyiapkan minimal dua lokasi awal.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat.  Menurutnya, program ini membawa harapan besar dalam upaya memutus rantai kemiskinan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di daerah.

Sekolah rakyat juga memberikan peluang bagi masyarakat bawah yang belum bekerja atau berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan pendidikan yang dibiayai negara.

“Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Pemprov Sultra tengah menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang, agar generasi muda bisa menjadi pilar utama dalam mendukung agenda hilirisasi di berbagai sektor. Seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.