Penulisan Sejarah Mei 1998 Harus Berdasar Fakta dan Bertanggung Jawab

 

RADAR BENGKULU - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menulis sejarah, terutama terkait peristiwa besar seperti kerusuhan 13–14 Mei 1998. Dalam sebuah pernyataan publik yang disampaikan di Jakarta, Fadli menanggapi secara langsung perdebatan lama seputar isu “perkosaan massal” yang dikaitkan dengan kerusuhan tersebut.

 

Fadli menyatakan, penulisan sejarah harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan hanya pada opini atau narasi yang belum memiliki dukungan bukti hukum dan akademik yang kuat. Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap sejarah reformasi, tetapi menekankan bahwa penggunaan istilah sensitif seperti “massal” perlu dikaji secara hati-hati.

BACA JUGA:Keputusan Presiden Prabowo Akhiri Polemik Empat Pulau, Resmi Masuk Wilayah Aceh

“Berbagai tindak kekerasan terjadi pada masa itu, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait istilah ‘perkosaan massal’, perlu kehati-hatian karena data faktualnya tidak pernah konklusif,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (17/6/2025).

 

Menbud Fadli Zon dengan tegas mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang masih terjadi hingga kini. Ia menolak anggapan bahwa klarifikasi istilah ini berarti mengabaikan penderitaan para korban.

 

“Sebaliknya, segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual adalah pelanggaran nilai kemanusiaan paling dasar. Tapi kita juga tidak bisa membangun sejarah di atas asumsi, apalagi menyangkut kehormatan bangsa,” tegasnya.

 

Menurut Fadli, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pasca-kerusuhan juga tidak memuat data yang lengkap dan spesifik terkait korban, lokasi, maupun pelaku dari peristiwa yang disebut-sebut sebagai “perkosaan massal”.

 

Sejarah Peran Perempuan