Program SPHP Beras Digelar Akhir Juni 2025

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Menyusul pengumuman penetapan jadwal pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 2 bulan ke depan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa pemerintah juga akan kembali menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras secara selektif, dimulai pada akhir Juni 2025.

Seperti dikutip dari laman disway.id, menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, keputusan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras di daerah yang mengalami kenaikan harga, tanpa mengganggu harga gabah di tingkat petani yang masih dalam masa panen.

“Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP beras,” ujar Arief kepada media secara daring, pada Sabtu 14 Juni 2025.

 Arief juga menambahkan bahwa Bapanas sendiri telah menerima surat pengajuan penyaluran SPHP beras dari berbagai daerah.

BACA JUGA:Polemik 4 Pulau Antara Aceh atau Sumut, Kemendagri Siap Ikuti Putusan Pengadilan

BACA JUGA:Program Ini Ternyata Bisa Dongkrak Literasi Siswa RI Naik 16 Persen

Katanya, Program SPHP beras tersebut harus dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya. “Jadi, misalnya waktu tidak ada panen atau karena panen yang terbatas, itu baru SPHP dikeluarkan. Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog seizin Ratas atau Rakortas,” jelas Arief.

Arief juga mengungkapkan bahwa Bapanas sudah mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota yang meminta untuk dilakukan SPHP beras.

Daerah yang dimaksud mayoritas berada di Zona 2 dan 3.

Kedelapan provinsi tersebut antara lain Papua, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung.  

Sementara 17 kabupaten/kota adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Biak Numfor, Kota Baubau, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Konawe, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Lahat, Kabupaten Tolitoli, Kota Subulussalam.

Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Manokwari, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kutai Barat.

“Penyaluran kita saat ini sangat selected. Kalau SPHP beras rata-rata sekitar 120 sampai 150 ribu ton dalam sebulan. Lalu Badan Pangan Nasional juga punya indikator. Kita punya enumerator panel harga pangan di lebih dari 400 kabupaten/kota. Jadi kita bisa monitor,” jelas Arief.

Berdasarkan penugasan dari NFA ke Perum Bulog, realisasi penyaluran SPHP beras di 2025 ini telah terlaksana dalam 2 tahap yang dimulai pada Januari, Februari, sampai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri. Total telah tersalurkan sebanyak 181,1 ribu ton.