Soal 4 Pulau Aceh vs Sumut: Bukan Cuma Soal Peta, Tudingan Ada Harta di Baliknya Mengemuka

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 12 Jun 2025 - 21:42

4 pulau menjadi rebutan Aceh dengan Sumut.-Ist-disway---

"Biasanya kalau wilayah terpencil diperebutkan dengan penuh semangat, kita patut curiga: siapa yang akan menikmati hasilnya?", ujar Dr. Ahmad Rifai, Pakar Tata Ruang.

Beberapa pernyataan pejabat daerah pun mulai mengarah ke kemungkinan ada nilai ekonomis besar yang sedang diperebutkan.

"Jangan sampai karena potensi sumber daya alam, Aceh dirugikan oleh keputusan administratif yang tidak transparan," ujar Anggota DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus.

Sementara itu pihak Kemendagri menyatakan masih akan meninjau ulang data batas wilayah, termasuk jika ada “faktor ekonomi” yang mempengaruhi.

Rakyat Jangan Jadi Penonton

Sedangkan bagi warga Aceh Singkil yang menggantungkan hidup dari laut sekitar pulau-pulau itu merasa khawatir akan “diusir secara halus” jika wilayah tersebut resmi berpindah administrasi.

"Kalau wilayah ini digeser, lalu ada izin investasi, kami pasti akan dikalahkan," tutur seorang nelayan lokal Pulau Banyak.

Sementara agar sengketa ini tidak menjadi “drama politik elite” yang menjadikan rakyat sebagai korban, berbagai pihak menuntut adanya audit penuh terhadap data batas wilayah dan potensi SDA.

Sedangkan hasil pertemuan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan pihak Pemerintah Aceh belum mengerucut pada keputusan final terkait status kepemilikan empat pulau yang diperebutkan. Namun, dari laporan sejumlah media dan keterangan pejabat, berikut poin-poin penting yang mengemuka dari pertemuan tersebut:

1. Komitmen Penyelesaian Lewat Jalur Administratif

Bobby Nasution menyampaikan bahwa sengketa ini akan diselesaikan melalui mekanisme tata batas wilayah yang sah, dengan mengacu pada data dari Kemendagri dan pemetaan ulang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Kita tidak ingin ada konflik horizontal. Kita tunggu kejelasan pusat. Yang penting semua pihak terbuka dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat," kata Bobby Nasution.

2. Pemerintah Aceh Ajukan Data Historis dan Sosial

soal 4 pulau aceh vs sumut: bukan cuma soal peta, tudingan ada harta di baliknya mengemuka                            radar bengkulu, jakarta -- sengketa pulau bikin heboh: apa yang sebenarnya terjadi?empat pulau kecil di perairan barat indonesia mendadak jadi rebutan antara aceh dan sumatera utara (sumut).
seperti dikutip dari laman disway.id, keempat pulau itu yakni pulau mangkir besar, pulau mangkir kecil, pulau lipan dan pulau tokong belanda.  pulau-pulau tersebut selama ini dianggap bagian dari kabupaten aceh singkil, tapi dalam data kemendagri, justru masuk wilayah tapanuli tengah (sumut).
alhasil. protes dari aceh, tensi antar-daerah meningkat, dan tudingan atau kecurigaan publik pun mengemuka. jangan-jangan bukan sekadar batas, tapi ada potensi kekayaan alam yang membuat alasan di balik rebutan pulau tersebut.
letak strategis dan aroma kekayaan alam
keempat pulau itu terletak di wilayah samudera hindia, dekat jalur pelayaran laut dalam, dan termasuk dalam kawasan wilayah pengelolaan perikanan (wpp) 572—salah satu daerah dengan hasil laut tertinggi di indonesia.
baca juga:afc diduga punya anak emas, prabowo: jangan main-main dengan kami
baca juga:temukan 75 kasus positif, kemenkes keluarkan peringatan covid-19
tak hanya itu, berbagai laporan menyebutkan kawasan itu juga memiliki potensi perikanan laut dalam. yakni seperti tuna, cakalang, dan tongkol.
selain itu, isu potensi migas lepas pantai, mencakup dekat dengan blok singkil dan simeulue.
juga, spot wisata bahari eksklusif yang meliputi air jernih dan terumbu karang yang belum terjamah.
dugaan: ada investor mengintai?
beberapa analis dan lsm menyebut, konflik batas ini bisa jadi hanya “pembuka jalan” sebelum proyek-proyek besar masuk.
ada yang menduga pulau-pulau itu akan jadi lokasi investasi sektor pariwisata atau energi. ada pemetaan wilayah untuk konsesi migas atau perikanan industri.
prosesnya berjalan senyap dan tidak transparan pada publik
"biasanya kalau wilayah terpencil diperebutkan dengan penuh semangat, kita patut curiga: siapa yang akan menikmati hasilnya?", ujar dr. ahmad rifai, pakar tata ruang.
baca juga:emak-emak di seluma menangis haru, jalan hancur puluhan tahun akhirnya diperbaiki
baca juga:siap-siap, yamaha sunday race 2025 digelar pekan ini di mandalika, ada kelas baru r3 pro
beberapa pernyataan pejabat daerah pun mulai mengarah ke kemungkinan ada nilai ekonomis besar yang sedang diperebutkan.
"jangan sampai karena potensi sumber daya alam, aceh dirugikan oleh keputusan administratif yang tidak transparan," ujar anggota dpr aceh, tgk. muhammad yunus.
sementara itu pihak kemendagri menyatakan masih akan meninjau ulang data batas wilayah, termasuk jika ada “faktor ekonomi” yang mempengaruhi.
rakyat jangan jadi penonton
sedangkan bagi warga aceh singkil yang menggantungkan hidup dari laut sekitar pulau-pulau itu merasa khawatir akan “diusir secara halus” jika wilayah tersebut resmi berpindah administrasi.
"kalau wilayah ini digeser, lalu ada izin investasi, kami pasti akan dikalahkan," tutur seorang nelayan lokal pulau banyak.
sementara agar sengketa ini tidak menjadi “drama politik elite” yang menjadikan rakyat sebagai korban, berbagai pihak menuntut adanya audit penuh terhadap data batas wilayah dan potensi sda.
sedangkan hasil pertemuan gubernur sumatera utara, bobby nasution, dengan pihak pemerintah aceh belum mengerucut pada keputusan final terkait status kepemilikan empat pulau yang diperebutkan. namun, dari laporan sejumlah media dan keterangan pejabat, berikut poin-poin penting yang mengemuka dari pertemuan tersebut:
1. komitmen penyelesaian lewat jalur administratif
bobby nasution menyampaikan bahwa sengketa ini akan diselesaikan melalui mekanisme tata batas wilayah yang sah, dengan mengacu pada data dari kemendagri dan pemetaan ulang oleh badan informasi geospasial (big).
"kita tidak ingin ada konflik horizontal. kita tunggu kejelasan pusat. yang penting semua pihak terbuka dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat," kata bobby nasution.
2. pemerintah aceh ajukan data historis dan sosial
pihak aceh menekankan bahwa selama ini masyarakat pulau banyak di aceh singkil yang mengelola dan memanfaatkan keempat pulau tersebut, termasuk dari sisi nelayan, keamanan laut, hingga catatan sejarah.
"data sosial dan sejarah menunjukkan keempat pulau itu bagian dari aceh. ini bukan hanya soal peta, tapi soal identitas rakyat," kata perwakilan pemerintah aceh.
3. akan dibentuk tim gabungan aceh–sumut
kedua belah pihak sepakat membentuk tim teknis gabungan untuk memverifikasi:
batas wilayah administratif aktual
dokumen sejarah dan adat
peta kelautan dan potensi sda
4. sinyal kepentingan investasi tak dibahas terbuka
isu tersebut belum disinggung secara terbuka dalam pertemuan resmi.
5. status quo tetap berlaku sementara
sambil menunggu keputusan pusat, status keempat pulau masih dipertahankan sebagaimana adanya, dan tidak boleh ada aktivitas penetapan sepihak, baik oleh aceh maupun sumut. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 13 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan