Menko Bidang Perekonomian Tetap Optimis Meski Pertumbuhan Ekonomi 4,87 Persen

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada Kuartal I Tahun 2025 sebesar 4,87 persen (y-o-y), dengan besaran produk domestik bruto yang berjumlah sebesar Rp 5.665,9 triliun, dan berdasarkan harga konstan Rp 3.264,5 triliun.

Seperti dikutip dari laman disway.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meyakini angka pertumbuhan tersebut sukses melampaui angka pertumbuhan perekonomian di negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (3,8 persen), Malaysia (4,4 persen), dan negara maju G20 seperti Amerika Serikat (2,0 persen) dan Uni Eropa (1,2 persen).

"Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti fragmentasi geoekonomi dan kebijakan proteksionisme yang meningkat, ekonomi kita tetap tumbuh solid," ujar Menko Airlangga kepada Disway di Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Menurut Menko Airlangga, bahwa konsumsi rumah tangga juga turut menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89 persen dan kontribusi sebesar 54,5 persen terhadap PDB.

BACA JUGA:Cak Imin: Syarat Penerima Bansos Tidak Boleh Bikin Aturan Sendiri!

BACA JUGA:Tahun Ini Baleg DPR RI Buka Peluang Bahas RUU Perampasan Aset

"Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah seperti pemberian THR, Bantuan Hari Raya, Program Mudik Gratis, dan diskon belanja terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran," jelas Menko Airlangga.

Meskipun  begitu, Menko Airlangga juga turut menambahkan bahwa pihaknya dan Pemerintah masih terus mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh IMF.

Katanya, hal ini juga dilakukan untuk merespon pernyataan IMF, dimana proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh melambat di angka 2,8 persen, serta adanya pelemahan angka Purchasing Managers' Index (PMI) di Indonesia.

"Kami juga terus mencermati dan mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi," ucap Menko Airlangga.

Pemerintah juga, lanjutnya, memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

Untuk mendorong investasi, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).(*)