Warga Enggano Mengadu ke Gubernur: Pulau Kian Terisolasi, Pisang Dibuang ke Laut

Warga Enggano Akan Tuntut Kerugian ke Pelindo

RADAR BENGKULU – Ratusan ton pisang terpaksa dibuang ke laut. Pulau Enggano kembali terisolasi. Dan tiga warganya datang jauh-jauh ke Kota Bengkulu hanya untuk menyuarakan keprihatinan. Karena mereka merasa tidak dipedulikan atas apa yang dialami.

Herwin Kauno dan dua warga Enggano lainnya mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 5 Mei 2024. Mereka menyampaikan langsung keluhan warga pulau terluar itu kepada Pemerintah Provinsi, khususnya terkait pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang telah membuat kapal pengangkut berhenti masuk ke Enggano selama sebulan terakhir.

“Kami benar-benar terisolasi. Tidak ada kapal yang datang. Bahan makanan mulai langka. Hasil panen pun tak bisa keluar,” ujar Herwin di hadapan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni yang menyambut kedatangan mereka.

Menurut Herwin, puluhan ton pisang yang merupakan hasil utama pertanian warga terpaksa dibuang ke laut karena tak ada kapal pengangkut. Padahal, tiap minggu setidaknya 250 ton pisang dipanen warga. Artinya, dalam sebulan, sekitar 1.000 ton pisang mubazir. Jika dihitung dengan harga Rp 5.000 per kilogram, kerugian ditaksir mencapai Rp 5 miliar.

BACA JUGA:Dukung IPPA Fest 2025, BRI Kuatkan Peran Pemberdayaan Warga Binaan

BACA JUGA:Helmi Hasan “Semprot” OPD: Jangan Cuma Duduk di Balik Meja, Warga Butuh Aksi Nyata!

“Bayangkan saja, berapa besar kerugian kami hanya karena alur pelabuhan dangkal dan tak segera dikeruk. Ini bukan cuma masalah logistik, ini soal keadilan,” tegas Herwin dengan nada kecewa.

Selain pisang, kata Herwin, warga Enggano juga memproduksi ikan dan emping melinjo. Sayangnya, semua komoditas itu kini tak bisa dijual. Pasokan bahan pokok dari luar pun terhenti. Warga mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, dan gula.

Herwin menyebut, pihaknya sedang menghitung total kerugian ekonomi akibat lambannya pengerukan alur pelabuhan. Bahkan, ia mengancam akan menuntut PT Pelindo yang dianggap lalai mengurus jalur transportasi utama tersebut.

“Ini sudah berbulan-bulan. Tidak ada progres berarti. Kalau Pelindo tidak sanggup, serahkan saja ke pemerintah daerah,” ujar Herwin.

Menanggapi keluhan tersebut, Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menyatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia mengatakan, Gubernur Bengkulu telah menggelar pertemuan langsung dengan Direktur Utama Pelindo dan bahkan menyampaikan permintaan resmi agar pengelolaan alur pelabuhan diserahkan ke Pemprov.

BACA JUGA:Dukung IPPA Fest 2025, BRI Kuatkan Peran Pemberdayaan Warga Binaan

BACA JUGA:Wagub Mian Pertanyakan Status Lahan Proyek Penanganan Longsor