Helmi Hasan “Semprot” OPD: Jangan Cuma Duduk di Balik Meja, Warga Butuh Aksi Nyata!

RADAR BENGKULU – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kembali menabuh genderang pembenahan birokrasi. Dalam pertemuan yang digelar Sabtu (3/5) di Balai Raya Semarak, pria yang dikenal vokal ini mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk satu tujuan: kerja nyata, bukan basa-basi.

“Kalau masih kerja setengah hati, lebih baik mundur,” tegas Helmi di hadapan jajaran pejabatnya.

 Suasana ruangan sontak hening. Gubernur tak ingin lagi mendengar laporan manis di atas kertas, tapi kosong di lapangan.

Peringatan keras itu tak datang tanpa alasan. Helmi menargetkan Pemprov Bengkulu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “WTP bukan sekadar prestise, ini cermin tata kelola yang bersih dan profesional,” katanya.

Namun bukan hanya soal laporan keuangan. Helmi menyorot habis kinerja OPD yang dinilai lamban, terutama dalam merespons suara masyarakat. Ia mencontohkan keluhan warga di media sosial tentang jalan rusak, layanan BPJS gratis yang tak merata, dan kondisi sekolah.

BACA JUGA:Wagub Mian Lobi Pemerintah Pusat Agar Proyek Tol Bengkulu - Lubuk Linggau Dilanjutkan

BACA JUGA:Wali Kota Tatar Lurah dan Camat se-Kota Bengkulu, Dedy: Tolong Saling Menghargai

“Kalau ada keluhan warga di Facebook atau Instagram, jangan pura-pura tidak tahu. Langsung turun, jawab, dan selesaikan. Masyarakat sekarang aktif di dunia digital. Kita pun harus responsif, jangan cuma jago di ruang rapat,” ujarnya, lantang.

Ia bahkan menegaskan bahwa keberadaan pejabat tidak cukup hanya dengan tampil rapi di acara seremonial. “Kita ini pelayan rakyat. Kalau rakyat butuh, kita harus ada. Bukan hanya secara fisik, tapi juga digital,” kata Helmi, menyindir OPD yang dianggap lamban dalam berkomunikasi.

Di tengah kritik tajam itu, Helmi menyelipkan apresiasi. Kali ini ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang baru saja meluncurkan aplikasi “Loker Merah Putih”, platform digital untuk pencari kerja.

“Ini yang saya maksud inovasi. OPD lain jangan hanya jadi penonton. Harus mulai berinovasi, cari cara baru layani masyarakat,” ujar Helmi, memberi contoh.

Sementara itu, terkait efisiensi anggaran, Gubernur juga angkat bicara. Ia menilai perjalanan dinas yang selama ini banyak dilakukan perlu dievaluasi ketat.

“Pergi ke luar daerah silakan, asal jelas tujuan dan dampaknya. Jangan cuma jalan-jalan bawa rombongan, pulangnya laporan kosong,” sentilnya.

 Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan publik.