Temui Kapolda, HPMPI Soroti Kelangkaan BBM dan Maraknya Penjualan Eceran Ilegal

RADAR BENGKULU  — Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono, S.IK., M.Si, pada Selasa, 29 April 2025. Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Bengkulu itu membahas secara khusus persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPMPI, Steven, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus penyampaian sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat dan pelaku usaha resmi, terutama terkait pendistribusian BBM.

“Kami menyampaikan secara langsung kepada Kapolda mengenai kondisi di lapangan, di mana kelangkaan BBM terjadi hampir merata. Salah satu faktor pemicunya adalah aktivitas pengunjal dan penjual BBM eceran ilegal yang memperparah situasi,” ujar Steven usai audiensi.

Menurut Steven, maraknya pengunjal istilah lokal untuk pengecer BBM tidak resmi telah mengganggu pasokan dan menciptakan disparitas harga yang merugikan konsumen. 

BACA JUGA:Proyek Raffelsia Rendevouz Bengkulu Terancam Masuk Ranah Hukum

BACA JUGA:RUPS LB Bank Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Pimpin Pembahasan Pemilihan Calon Komisaris & Direksi

Ia menyebut, harga Pertalite di tangan pengecer bisa mencapai Rp 13.000 per liter, sementara Pertamax bahkan dijual hingga Rp 15.000, jauh di atas harga resmi di SPBU dan Pertashop.

“Selain menjual dengan harga tinggi, takaran BBM yang dijual pengecer juga seringkali tidak sesuai standar. Ini sangat merugikan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari SPBU,” tambahnya.

HPMPI, sebagai organisasi yang menaungi pengelola Pertashop—unit penjualan BBM resmi skala kecil dari Pertamina—merasa keberadaan pengecer ilegal juga menghambat upaya pemerataan distribusi BBM yang adil dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Steven juga menyampaikan persoalan distribusi Pertamax yang kerap tersendat di beberapa wilayah, termasuk di Pertashop. 

Ia menyoroti kasus di Kabupaten Mukomuko akhir tahun lalu, di mana sebuah Pertashop yang kekurangan stok Pertamax hingga berbulan-bulan akhirnya didemo dan diancam dibakar oleh warga.

“Insiden di Mukomuko adalah alarm bagi kita semua. Ketika suplai BBM terganggu secara terus-menerus, amarah masyarakat bisa meledak. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Kapolda Bengkulu, menurut Steven, memberikan respons yang positif dan berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian HPMPI terhadap persoalan distribusi energi yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pak Kapolda sangat antusias. Beliau memahami sepenuhnya betapa pentingnya ketersediaan BBM bagi kehidupan masyarakat dan dunia usaha,” ucap Steven.