Pemprov Bengkulu Optimalisasi BPJS Kesehatan, Libatkan Perusahaan dalam Skema Gotong Royong

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 24 Mar 2025 - 21:09

Pemprov Bengkulu Genjot Optimalisasi BPJS Kesehatan,-Windi/RADAR BENGKULU-

pemprov bengkulu optimalisasi bpjs kesehatan, libatkan perusahaan dalam skema gotong royong                            radar bengkulu – pemerintah provinsi bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional (jkn) yang dikelola bpjs kesehatan. 
salah satu langkah strategis yang kini digenjot adalah program sinergi rekrutmen reaktivasi peserta jkn (srikandi), yang melibatkan pemerintah daerah serta sektor swasta dalam skema pembiayaan gotong royong.
asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi program ini menjadi kunci utama untuk memastikan peserta yang terdaftar tetap aktif menerima manfaat layanan kesehatan.
"dari sisi pemerintah, monitoring dan evaluasi ini penting agar tidak ada peserta yang terdaftar tapi tidak aktif. kami ingin memastikan masyarakat benar-benar terlindungi oleh program jkn," ujar khairil usai menghadiri acara monitoring dan evaluasi capaian uhc dan keaktifan peserta serta penandatanganan perjanjian kerja sama program srikandi pemprov bengkulu tahun 2025 di kantor bpjs kesehatan cabang bengkulu, senin (24/3).
libatkan perusahaan dan pihak ketiga
untuk memperkuat cakupan peserta aktif bpjs kesehatan, pemprov bengkulu tak hanya mengandalkan pendanaan dari apbd, tetapi juga mendorong keterlibatan perusahaan swasta, bumd, hingga bumn dalam pembiayaan iuran.
baca juga:panja dprd provinsi akan bahas dan evaluasi lkpj gubernur bengkulu 2024
baca juga:bank bengkulu bangun budaya kerja yang lebih profesional dan kompetitif
"kami mengapresiasi bpjs kesehatan yang tidak hanya mengimbau, tetapi juga sudah menerapkan skema iuran dengan melibatkan pihak ketiga. ini langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan," tambah khairil.
perusahaan diminta aktif berkontribusi
pemprov bengkulu juga mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk lebih aktif dalam mendukung keberlanjutan program jkn. tidak hanya sebatas membayar iuran bpjs kesehatan bagi karyawannya, tetapi juga berperan dalam membantu masyarakat yang belum terdaftar atau yang berisiko putus kepesertaannya.
"kami berharap sinergi antara pemerintah, bpjs kesehatan, dan sektor swasta bisa terus diperkuat. ini bukan hanya tentang membantu masyarakat, tetapi juga memastikan tenaga kerja di bengkulu mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai." 
baca juga:identik dengan menu takjil di bulan ramadhan, ternyata begini asal usul kolak yang manis dan nikmat
baca juga:istilah mokel bahasa gaul anak muda di bulan ramadhan, emang apa sih artinya? yuk cari tahu!
pemprov bengkulu, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan program ini serta mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan yang ditawarkan kepada badan usaha. jika berhasil, bukan tidak mungkin model kerja sama ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
"yang jelas, kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat bengkulu yang terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala status kepesertaan." 
dengan pendekatan ini, badan usaha yang bersedia berkontribusi dalam program jkn akan mengikuti skema pembiayaan yang telah disusun. 
kepala bpjs kesehatan cabang bengkulu, syafrudin imam negara, menjelaskan bahwa saat ini program srikandi masih dalam tahap sosialisasi intensif kepada perusahaan-perusahaan di daerah.
"kami menawarkan beberapa skema iuran yang bisa dipilih oleh badan usaha yang ingin berkontribusi. semangat gotong royong ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pembiayaan kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah," ujar syafrudin.
baca juga:asyik banget! berikut ini 3 tempat ngabuburit di bogor yang sayang dilewatkan, dijamin nggak bosan menunggu 
baca juga:nggak perlu bayar! yuk kunjungi 3 tempat ngabuburit di cianjur ini, selain menyejukkan juga menjadi spot 
adapun tiga skema yang ditawarkan dalam program srikandi ini adalah sebagai berikut:
1. pihak ketiga menanggung rp 10.000, sementara pemerintah daerah menanggung rp 25.000 per peserta.
2. pihak ketiga menanggung rp 15.000, sedangkan pemerintah daerah menanggung rp 20.000 per peserta.
3. pihak ketiga menanggung rp 20.000, dan pemerintah daerah menanggung rp 15.000 per peserta.
menurut syafrudin, skema ini diharapkan bisa menarik minat lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi. sehingga cakupan universal health coverage (uhc) di bengkulu semakin luas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 25 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan