Anggaran Pemprov Bengkulu Dipangkas Rp172 Miliar, Fokus pada Program Bantu Rakyat

RADAR BENGKULU – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2025. Transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Pemprov Bengkulu dipangkas ratusan miliar rupiah, dengan total pengurangan mencapai Rp172 miliar. 

Pemotongan ini terutama terjadi pada sektor-sektor vital seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Rizqi Al Fadli, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, beberapa pos anggaran yang terdampak antara lain DAU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 82 miliar, DAK PUPR Rp 34 miliar, serta DAK di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekitar Rp 49 miliar. 

"Kebijakan efisiensi ini membuat kita kehilangan Rp172 miliar dari transfer pemerintah pusat," ujar Rizqi.

Efisiensi anggaran ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga diimplementasikan di APBD Provinsi Bengkulu. Hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden dan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Rizqi menegaskan, Pemprov Bengkulu saat ini sedang melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk memastikan dana dialokasikan ke pos-pos yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA:Menjaga Kualitas dan Keamanan BBM, HPMPI Bengkulu Kunjungan ke TBBM Pulau Baai

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Tetap Usul NIP CPNS dan PPPK Meski Ada Wacana Penundaan Hingga 2026

"Kami sedang melakukan refocusing dan realokasi APBD sesuai amanat presiden, SE Mendagri, dan perintah gubernur. Nantinya, anggaran akan dialokasikan ke pos-pos yang lebih produktif," jelas Rizqi. Ia menambahkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Selain pemotongan transfer dana dari pusat, Pemprov Bengkulu juga akan melakukan efisiensi di berbagai sektor dalam APBD 2025. Rizqi mengungkapkan, saat ini timnya sedang memformulasikan teknis efisiensi sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Beberapa aspek yang akan dipangkas antara lain anggaran untuk Perjalanan Dinas (Perjadi), yang dipotong hingga 50 persen sesuai dengan SE Mendagri. Selain itu, belanja yang bersifat seremonial, Focus Group Discussion (FGD), studi banding, publikasi, dan pencetakan juga akan terdampak.

"Untuk Perjalanan Dinas, kami memotong 50 persen sesuai SE Mendagri. Belanja seremonial, FGD, studi banding, publikasi, dan pencetakan juga akan dikurangi," papar Rizqi. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat. 

"Kami melakukan ini seefektif mungkin tanpa mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. Hal-hal yang dianggap kurang prioritas akan dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif," tegasnya.

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Datangkan Barbershop ke Sekolah, Ini Respon Siswa

BACA JUGA:Pemprov akan Berikan 100 Kontainer Sampah dan Truk ke Pemkot Bengkulu