HSNI Desak Pemerintah Menambah Kuota BBM Subsidi untuk Nelayan Bengkulu

RADAR BENGKULU – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Saat ini, pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dinilai masih jauh dari cukup, hanya berkisar antara 50 hingga 150 kiloliter (KL) per unit. HNSI mengusulkan agar setiap SPBN mendapat alokasi minimal 200 KL agar bisa memenuhi kebutuhan nelayan di Bengkulu.

Ketua HNSI Provinsi Bengkulu, Adhar, mengatakan keterbatasan BBM menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan. “Paling tidak ada tambahan hingga 200 KL per SPBN. Saat ini masih sangat kurang,” ujar Adhar.

Menurutnya, jumlah nelayan yang tergabung dalam HNSI Bengkulu mencapai 26.700 orang. Kuota BBM bersubsidi yang sering habis sebelum akhir bulan menyebabkan nelayan kesulitan melaut secara optimal. 

“Tanpa dukungan BBM yang memadai, nelayan sulit berkembang. Ini bukan hanya soal pasokan ikan di pasar, tapi juga kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Selain keterbatasan BBM, nelayan Bengkulu juga menghadapi masalah alat tangkap dan kapal berukuran besar. Menurut Adhar, alat tangkap yang tersedia saat ini belum sesuai dengan kebutuhan nelayan yang ingin menjangkau perairan lebih luas.

BACA JUGA:BPKP Bengkulu Perketat Pengawasan di Lima Sektor Strategis

BACA JUGA:YRCC 2025: Ajang Adu Keterampilan dan Solidaritas Relawan Muda se-Sumatera

“Sarana dan prasarana yang ada belum memadai. Tuna adalah salah satu komoditas utama di Bengkulu, tetapi justru lebih banyak ditangkap oleh nelayan dari provinsi lain seperti Bali, Padang, dan Jawa,” keluh Adhar.

Ia menegaskan bahwa tuna merupakan ikon perikanan Indonesia yang banyak ditemukan di perairan Bengkulu. Sayangnya, keterbatasan peralatan membuat nelayan setempat tidak mampu bersaing dengan nelayan dari daerah lain yang memiliki peralatan lebih canggih.

Saat ini, Bengkulu memiliki enam unit SPBN yang tersebar di Kota Bengkulu. Pada tahun 2024 lalu, kuota BBM subsidi bagi nelayan di Bengkulu tercatat sebanyak 6.912 KL jenis Bio Solar. Namun, angka ini dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan yang bergantung pada BBM subsidi untuk operasional mereka.

HNSI berharap pemerintah daerah dan pusat segera menindaklanjuti permintaan ini dengan menambah kuota BBM subsidi serta memberikan bantuan alat tangkap dan kapal berukuran lebih besar.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah agar nelayan Bengkulu bisa lebih mandiri dan bersaing dengan nelayan dari provinsi lain,” pungkas Adhar.