Mendagri Bakal Ungkap Pemda Mampu Tak Mau Bantu Sekolah Swasta

Reporter: Tim redaksi |

Editor: syariah m |

Senin , 03 Feb 2025 - 20:48

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal membongkar pemerintah daerah yang dinilai mampu, tetapi tidak memberikan bantuan sekolah gratis untuk swasta-Ist-

"Mereka yang belajar di swasta pun juga anak Indonesia. Ini penting, jadi jangan ada pemahaman bahwa mereka yang belajar di swasta tidak bagian dari anak Indonesia," kata Mu'ti pada kesempatan yang sama.

Menjangkau pendidikan, ditegaskan Mu'ti, merupakan hak seluruh anak Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Problemnya adalah daya tampung sekolah negeri terbatas, Karena daya tampung sekolah negeri terbatas, maka mereka tidak diterima di (sekolah) negeri," lanjutnya.

Demikian itu, siswa masih mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

"Memang sebagian ada yang biayanya lebih tinggi daripada sekolah negeri. Tapi ada juga swasta yang biayanya juga tidak selalu lebih tinggi daripada negeri," paparnya.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah daerah turut memberikan bantuan kepada sekolah swasta agar siswa tidak memiliki beban pembiayaan yang tinggi, bahkan gratis.

"Ternyata sudah ada peraturan Mendagri yang menyebutkan bahwa sekolah swasta dapat dibantu oleh pemerintah itu sudah tahun 2023. Sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Pak Mendagri, nanti akan menjadi konsuderan dalam kami membuat peraturan Mendikdasmen," pungkasnya. (disway)

mendagri bakal ungkap pemda mampu tak mau bantu sekolah swasta                             
radar bengkulu - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian bakal membongkar pemerintah daerah yang dinilai mampu, tetapi tidak memberikan bantuan sekolah gratis untuk swasta.
"kalau kemampuan fiskal mereka kuat, sedang, sebetulnya bisa memberikan bantuan (ke sekolah swasta), tapi kemuian tidak memberikan bantuan, ya, kita akan mengumumkan ke publik," ungkap tito usai bertemu dengan menteri pendidikan dasar dan menengah abdul mu'ti di kantornya, jakarta, 31 januari 2025.
dengan begitu masyarakat dapat menilai sendiri siapa kepala daerah yang memperhatikan kebutuhan warganya, terutama di bidang pendidikan.
"sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya, perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-muridnya bukan hanya yang negeri, tetapi juga yang swasta," tandasnya.
baca juga:anggaran pemda untuk mbg diinstruksikan prabowo untuk perbaikan sekolah saja
baca juga:bukan mempersulit, pengecer dilarang jual gas lpg 3 kg
sejalan dengan itu, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kepala daerah, kepala dinas pendidikan daerah, serta, sekretaris daerah, hingga inspektorat dari masing-masing provinsi.
kemudian, pihaknya akan mendata daerah-daerah yang telah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta.
 
"dan kita juga pasti akan mempertimbangkan kemampuan fiskal mereka," tambahnya.
 
 
sebelumnya, mendikdasmen mu'ti mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan agar siswa yang bersekolah di satuan pendidikan milik masyarakat atau swasta dibiayai pemerintah daerah.
 
 
"mereka yang belajar di swasta pun juga anak indonesia. ini penting, jadi jangan ada pemahaman bahwa mereka yang belajar di swasta tidak bagian dari anak indonesia," kata mu'ti pada kesempatan yang sama.
 
 
menjangkau pendidikan, ditegaskan mu'ti, merupakan hak seluruh anak indonesia yang dijamin dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 
"problemnya adalah daya tampung sekolah negeri terbatas, karena daya tampung sekolah negeri terbatas, maka mereka tidak diterima di (sekolah) negeri," lanjutnya.
 
demikian itu, siswa masih mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
"memang sebagian ada yang biayanya lebih tinggi daripada sekolah negeri. tapi ada juga swasta yang biayanya juga tidak selalu lebih tinggi daripada negeri," paparnya.
maka dari itu, ia meminta agar pemerintah daerah turut memberikan bantuan kepada sekolah swasta agar siswa tidak memiliki beban pembiayaan yang tinggi, bahkan gratis.
"ternyata sudah ada peraturan mendagri yang menyebutkan bahwa sekolah swasta dapat dibantu oleh pemerintah itu sudah tahun 2023. sehingga apa yang sudah diputuskan oleh pak mendagri, nanti akan menjadi konsuderan dalam kami membuat peraturan mendikdasmen," pungkasnya. (disway)