12.000 Stok Blangko KTP, Pemprov Prioritaskan Wajib KTP Baru

Radar Bengkulu – Provinsi Bengkulu saat ini memiliki stok sekitar 12.000 blangko KTP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bengkulu, Syahjudin, M.Pd, mengungkapkan bahwa ketersediaan ini masih tergolong aman, meskipun jumlahnya terbatas akibat distribusi prioritas ke wilayah terdampak bencana di Jawa Barat.

"Ketersediaan blangko KTP saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan, meskipun sempat ada pembatasan karena sebagian besar stok dialihkan ke daerah Jawa Barat yang terkena banjir bandang. Akibatnya, provinsi lain, termasuk Bengkulu, harus menyesuaikan pemakaian," kata Syahjudin saat ditemui pada Jumat, 17 Januari 2025.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Dinas Dukcapil Bengkulu telah memberikan arahan kepada kabupaten/kota agar memprioritaskan pembuatan KTP baru, khususnya bagi masyarakat yang baru memasuki usia wajib KTP.

"Bagi warga yang baru pertama kali membuat KTP, kami pastikan akan dilayani. Namun, untuk penggantian atau perubahan data yang tidak mendesak, akan kami tunda sementara. Langkah ini perlu diambil agar stok yang tersedia dapat digunakan secara maksimal," jelasnya.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Tahap awal Sasar Dua Dapur Umum Dan 3000 Siswa

BACA JUGA:Juragan Sop, Kuliner Khas Kota Tangerang yang Menawarkan Ragam Pilihan Sop Lezat dan Nikmat

Syahjudin menambahkan, dari pengalaman sebelumnya, kebutuhan blangko KTP di setiap kabupaten/kota cukup bervariasi, tergantung pada jumlah penduduk. Biasanya, setiap daerah membutuhkan 1.000 hingga 1.500 blangko dalam satu periode permintaan.

"Stok 12.000 blangko ini mungkin hanya bertahan beberapa hari ke depan, mengingat tingginya permintaan dari kabupaten/kota. Kami berusaha memastikan distribusi tetap berjalan adil dan sesuai kebutuhan," imbuhnya.

Menariknya, stok yang tersedia saat ini bukan merupakan alokasi baru dari pemerintah pusat. Menurut Syahjudin, 12.000 blangko KTP yang ada merupakan sisa dari pengadaan tahun 2024. Hingga pertengahan Januari 2025, pemerintah pusat belum memberikan distribusi baru untuk tahun ini.

"Hingga saat ini, kami belum menerima alokasi blangko KTP untuk tahun 2025. Jadi, stok yang ada saat ini adalah sisa dari tahun lalu. Hal ini membuat kami harus sangat berhati-hati dalam mendistribusikannya ke kabupaten/kota," katanya.

Meski begitu, Dinas Dukcapil Bengkulu Provinsi Bengkulu terus berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sistem antrean dan pengelolaan permintaan blangko agar proses pembuatan KTP berjalan lancar.

Syahjudin menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk memprioritaskan distribusi blangko ke wilayah terdampak bencana, seperti Jawa Barat, sangat berpengaruh pada ketersediaan di daerah lain. Hal ini memaksa provinsi seperti Bengkulu untuk menyesuaikan strategi dalam penggunaan blangko yang ada.

BACA JUGA:Pj Walikota Bengkulu Hadiri Malam Pamit Dirreskrimsus Polda Bengkulu

BACA JUGA:Pasar Minggu Ditata, Pemkot Bengkulu Tegaskan Lapak Gratis