Belum Ada Kepastian Pengerukan Alur Pulau Baai, DPRD Turun Tangan

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:05

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto--

Sebagai langkah awal, Suharto mengungkapkan bahwa Komisi III DPRD akan melakukan sidak ke Pelabuhan Pulau Baai. Langkah ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi alur pelabuhan serta mendapatkan informasi terkini dari pihak pelabuhan.

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek sejauh mana kondisi pendangkalan ini dan mengapa pengerukan belum juga dilakukan. Sidak ini juga sebagai bentuk tekanan kepada pihak-pihak terkait agar bertindak,” jelasnya.

Suharto berharap, setelah sidak dilakukan, akan ada kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Pelindo dan KSOP.

“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi. Masyarakat Bengkulu menunggu aksi nyata, bukan hanya wacana.”

Sebagaimana diketahui kedalaman alur Pulau baik saat ini sekitar minus 2 Mean Low Water Spring (MLWS), hingga saat ini belum ada kejelasan.

Padahal pengerukan alur tersebut dinilai memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mendukung kelancaran distribusi logistik, baik masuk ataupun keluar dari Provinsi Bengkulu.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA. Denni mengatakan, dari serangkaian rapat yang diikuti pihaknya, terkesan belum ada kejelasan sama sekali terkait rencana pengerukan alur tersebut.

"Bahkan siapa pihak yang bertanggungjawab atas pengerukan itu, belum ada kepastian," ungkap Denni.

Dilanjutkan Denni, terakhir ada kesan tarik-menarik antara PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu.

"Termasuk juga wacana pengerukan alur yang menerapkan sistem Joint Venture Company (JVC). Semuanya belum ada kejelasan sama sekali, makanya sampai dengan saat ini kita juga belum tahu seperti apa implementasi rencana pengerukan," kata Denni.

Menurut Denni, berdasarkan rapat yang pernah diikuti Pemprov Bengkulu, estimasi kebutuhan anggaran untuk melakukan pengerukan mencapai Rp 200 juta.

"Hanya saja rekanan atau pihak ketiga yang bakal melakukan pengerukan nanti, juga belum ada keputusannya. Makanya kita pun turut mendesak, agar rencana ini dapat segera memiliki titik terang atau kejelasan."

Denni menjelaskan, kondisi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai telah lama menjadi perhatian, karena dinilai mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat kapal.

belum ada kepastian pengerukan alur pulau baai, dprd  turun tangan                            radar bengkulu – persoalan pendangkalan alur di pelabuhan pulau baai terus menjadi perhatian serius. hingga saat ini, belum ada kepastian kapan melakukan pengerukan. kondisi ini memantik reaksi dari komisi iii dprd provinsi bengkulu. 
anggota komisi iii, suharto, menegaskan pihaknya akan  melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pelabuhan pulau baai dalam waktu dekat.
“kami sudah cukup lama memantau situasi ini. seharusnya, dengan kondisi yang sudah terjadi, persiapan untuk mendatangkan kapal keruk harusnya sudah dilakukan sejak awal. kalau terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan perekonomian bengkulu,” ujar suharto.
pendangkalan alur pelabuhan pulau baai menyebabkan kapal-kapal besar kesulitan bersandar. hal ini berdampak langsung pada aktivitas logistik di pelabuhan terbesar di provinsi bengkulu tersebut. menurut suharto, kondisi ini bukan hanya menghambat distribusi barang, tetapi juga memicu lonjakan harga kebutuhan  di bengkulu.
baca juga:jajaran pemprov bengkulu bersiap sambut kedatangan gubernur baru
baca juga:volume kendaraan di tol bengkulu-taba penanjung melonjak 70,4 persen
“karena kapal besar tidak bisa bersandar, distribusi barang menjadi terhambat. akibatnya, biaya pengangkutan barang meningkat, yang pada akhirnya membuat harga-harga kebutuhan yang melalui  jalur laut melonjak. ini tentu sangat merugikan masyarakat bengkulu,” tegas suharto.
ia menambahkan, pelabuhan adalah salah satu nadi perekonomian daerah. jika operasionalnya terganggu, maka roda ekonomi bengkulu secara keseluruhan juga ikut terdampak. oleh karena itu, pihaknya mendesak agar langkah pengerukan segera dilakukan.
suharto menekankan pentingnya sinergi antara dprd, pelindo, dan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) untuk menyelesaikan masalah ini. ia memastikan komisi iii dprd provinsi bengkulu akan  melakukan koordinasi dengan kedua pihak tersebut guna mencari solusi terbaik.
“sebagai wakil rakyat, kami merasa bertanggung jawab untuk memastikan persoalan ini segera terselesaikan. dalam waktu dekat, kami akan meminta kepastian dari pelindo dan ksop mengenai kapan pengerukan alur akan dilakukan. jika tidak ada tindakan konkrit, maka kami akan mengambil langkah tegas,” katanya.
ia juga menyatakan bahwa dprd akan meminta pimpinan untuk terlibat dalam pengawasan proses pengerukan alur pelabuhan pulau baai.
baca juga:tidak ada kendala, sk kenaikan pangkat 186 pns bengkulu masih berproses di bkn
baca juga:hasil test cpns 2024 diumumkan hari ini, segera persiapkan diri ya!
 “kami akan sampaikan kepada pimpinan agar dprd andil langsung dalam pengawasan pengerukan. ini demi memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala yang berarti.” 
sebagai langkah awal, suharto mengungkapkan bahwa komisi iii dprd akan melakukan sidak ke pelabuhan pulau baai. langkah ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi alur pelabuhan serta mendapatkan informasi terkini dari pihak pelabuhan.
“kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek sejauh mana kondisi pendangkalan ini dan mengapa pengerukan belum juga dilakukan. sidak ini juga sebagai bentuk tekanan kepada pihak-pihak terkait agar  bertindak,” jelasnya.
suharto berharap, setelah sidak dilakukan, akan ada kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak pelindo dan ksop. 
“jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi. masyarakat bengkulu menunggu aksi nyata, bukan hanya wacana.” 
baca juga:datangi konser band slank, wakil wali kota bengkulu terpilih ronny pebriyanto dapat hadiah umroh
baca juga:lomba masak nasi goreng meriahkan peringatan hab ke 79 di kemenag benteng
sebagaimana diketahui kedalaman alur  pulau baik saat ini sekitar minus 2 mean low water spring (mlws), hingga saat ini belum ada kejelasan.
padahal pengerukan alur tersebut dinilai memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mendukung kelancaran distribusi logistik, baik masuk ataupun keluar dari provinsi bengkulu.
asisten ii sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu, ra. denni mengatakan, dari serangkaian rapat yang diikuti pihaknya, terkesan belum ada kejelasan sama sekali terkait rencana pengerukan alur tersebut.
"bahkan siapa pihak yang bertanggungjawab atas pengerukan itu, belum ada kepastian," ungkap denni.
dilanjutkan denni, terakhir ada kesan tarik-menarik antara pt. pelabuhan indonesia (pelindo), dengan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) kelas iii pulau baai bengkulu.
"termasuk juga wacana pengerukan alur yang menerapkan sistem joint venture company (jvc). semuanya belum ada kejelasan sama sekali, makanya sampai dengan saat ini kita juga belum tahu seperti apa implementasi rencana pengerukan," kata denni.
menurut denni, berdasarkan rapat yang pernah diikuti pemprov bengkulu, estimasi kebutuhan anggaran untuk melakukan pengerukan mencapai rp 200 juta. 
"hanya saja rekanan atau pihak ketiga yang bakal melakukan pengerukan nanti, juga belum ada keputusannya. makanya kita pun turut mendesak, agar rencana ini dapat segera memiliki titik terang atau kejelasan." 
denni menjelaskan, kondisi pendangkalan alur pelabuhan pulau baai telah lama menjadi perhatian, karena dinilai mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat kapal.
"dampak dari pendangkalan alur ini tidak hanya dirasakan sektor logistik saja, tetapi juga masyarakat. mengingat alur distribusi barang menjadi lebih lambat," jelas denni.
sehingga, sambung denni, pihaknya sangat berharap masing-masing pihak segera mencapai kesepakatan, sehingga pengerukan alur dapat direalisasikan. 
"tidak bisa kita pungkiri, pengerukan alur ini sangat penting dalam mendukung roda perekonomian daerah yang bergantung pada keberadaan pelabuhan. kita khawatir jika tidak ada titik terang, dampaknya semakin meluas,” tegas denni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan