Dorong Penyempurnaan Tata Tertib, DPRD Provinsi Bengkulu Fokus Optimalisasi Peran

dorong penyempurnaan tata tertib, dprd provinsi bengkulu fokus optimalisasi peran radar bengkulu – tata tertib (tatib) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu periode 2024-2029 menjadi sorotan. sejumlah anggota dprd menilai aturan tersebut masih memerlukan revisi untuk mengakomodir fungsi dan tugas secara lebih optimal. hal ini disampaikan oleh anggota dprd provinsi bengkulu, edi irawan hr, sp, yang menegaskan perlunya penyempurnaan sejumlah pasal krusial. "berdasarkan laporan panitia kerja (panja) tatib, kami melihat masih ada beberapa poin penting yang terlewatkan. oleh karena itu, penyempurnaan mutlak diperlukan," ujar edi . edi menyoroti pasal 47, yang mengatur pembagian tugas unsur pimpinan dprd. ia menilai pasal ini belum sepenuhnya sejalan dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. "kami berharap pembagian tugas masing-masing unsur pimpinan disesuaikan dengan jumlah komisi yang ada di dprd. dengan begitu, tiap unsur pimpinan bisa menjadi koordinator di masing-masing komisi," jelas edi. baca juga:terminal tipe a air sebakul beroperasi di 2025, keberadaan pool bus di luar terminal dilarang baca juga:anggota banggar desak pemprov bengkulu segera bayarkan dana bagi hasil menurutnya, hal ini penting untuk mempertegas peran kolektif kolegial dprd. pembagian tugas yang jelas akan berdampak pada optimalisasi tiga fungsi utama dprd, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. selain pembagian tugas pimpinan, edi juga menyoroti pasal 60 dalam tatib, yang mengatur kewenangan komisi. ia mendesak agar komisi-komisi di dprd diberikan tugas resmi untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). "mengingat apbd merupakan salah satu produk rancangan peraturan daerah (raperda), maka komisi harus dilibatkan. ini sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib dprd," tegasnya. edi berpendapat, pelibatan komisi dalam pembahasan apbd akan memastikan dokumen anggaran tidak menyimpang dari aspek hukum. "selama ini, mungkin ada kelemahan karena hal ini belum dilakukan secara maksimal. ke depan, kita ingin hal ini menjadi perhatian serius," katanya. sebagai langkah strategis, edi juga menyarankan agar unsur pimpinan dprd lebih sering mengadakan rapat internal dengan seluruh anggota dewan. ia menilai rapat semacam ini akan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi terkait agenda kerja dan target legislatif. "melalui rapat internal, kita bisa memahami prioritas kerja yang harus dilakukan. ini penting, mengingat dprd adalah lembaga kolektif kolegial," tambahnya. edi menekankan bahwa kolaborasi antaranggota dewan menjadi kunci untuk mencapai target kerja yang lebih terarah. "koordinasi yang baik tidak hanya memperkuat peran dprd, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini," ujarnya. dalam pandangan edi, penyempurnaan tatib bukan sekadar formalitas. langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dprd sebagai lembaga representasi rakyat. "kami tidak ingin ada lagi celah yang dapat menghambat fungsi dewan. penyempurnaan ini adalah bagian dari komitmen untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab," tegasnya. ia juga mengajak seluruh anggota dprd untuk mendukung upaya ini secara bersama-sama. "ini adalah tanggung jawab kita bersama. jika kita solid, saya yakin dprd provinsi bengkulu bisa menjadi lembaga yang lebih efektif dalam melayani masyarakat." 

Tag

• # penyusunan tata tertib
• # tata tertib dprd
• # dprd provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•