Mengurai Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

mengurai badai pemutusan hubungan kerja (phk) oleh: triyono, ivan lilin suryono, beni teguh gunawan, hennigusnia, ardhian kurniawati *)penulis adalah peneliti ketenagakerjaan dan hubungan industrial pusat riset kependudukan brin indonesia telah merdeka selama 79 tahun dan kini dipimpin oleh presiden prabowo subianto serta kabinet yang baru. harapan baru dan adanya perubahan diharapkan bisa terjadi dengan adanya pemerintahan yang baru. namun, di tengah optimisme itu, sebagian rakyat justru menghadapi tragedi yang mengguncang hidup mereka. yaitu badai pemutusan hubungan kerja (phk). bahkan, bayang-bayang phk tersebut tidak hanya menyelimuti mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghantui yang masih aktif bekerja, yang merasakan kecemasan akan ketidakpastian nasib mereka. gelombang phk yang melanda sektor garmen dan media kini tak hanya menghantam individu pekerja, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. salah satu kasus paling mencolok adalah ancaman phk terhadap 20.000 karyawan pt sritex, perusahaan garmen besar indonesia yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga semarang. imbas dari phk ini sangat luas; tidak hanya pekerja yang terdampak, tetapi juga keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada mereka. kementerian ketenagakerjaan mencatat bahwa sepanjang januari hingga oktober 2024, sebanyak 59.764 tenaga kerja mengalami phk. bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan, badai phk ini terasa bak petir di siang bolong yang datang tanpa peringatan. diskusi tentang phk pun terus bergulir, menjadi isu yang belum menemukan solusi pasti, memperlihatkan bahwa masalah ini masih membayangi dunia ketenagakerjaan indonesia. isu phk selalu menjadi tantangan kontemporer yang kompleks dan kerap muncul di tengah perubahan besar dalam ketenagakerjaan. walau berbagai kebijakan telah diterapkan, phk tetap menjadi ancaman yang menghantui para pekerja, sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terus berkembang di dunia kerja. apa saja penyebab utama yang mendorong gelombang phk ini? pertama, perubahan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan itu sendiri. revolusi teknologi membawa dampak mendasar: selain mengurangi kebutuhan tenaga manusia di berbagai bidang, ia menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan khusus. proses otomatisasi dan digitalisasi, misalnya, telah menekan kebutuhan tenaga kerja manusia di banyak sektor produksi. tanpa kebijakan responsif, jurang antara kebutuhan keterampilan industri dan kapasitas tenaga kerja akan semakin melebar, menambah kompleksitas persoalan ini. untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah dapat mempercepat adaptasi tenaga kerja melalui penyediaan program pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan tuntutan industri. optimalisasi peran balai latihan kerja (blk) dengan kurikulum yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini menjadi langkah penting. selain itu, kemitraan dengan sektor swasta juga bisa membantu menyediakan program magang atau pelatihan berbasis pengalaman kerja yang relevan, terutama di sektor-sektor yang masih membutuhkan tenaga manusia terampil. balai latihan kerja (blk) kini tidak hanya berperan dalam memberikan keterampilan dasar (skilling), tetapi juga bertransformasi untuk meningkatkan keterampilan (upskilling) dan memberikan keterampilan baru (reskilling). baca juga:ekonomi bengkulu terancam terganggu baca juga:fleksi bank indonesia edukasi perkuat peran & pemahaman masyarakat terkait pengendalian inflasi reskilling sangat relevan dengan kondisi pasar kerja di indonesia, mengingat potensi sektor-sektor baru yang belum terjamah oleh angkatan kerja. salah satu diantaranya adalah tingginya potensi ekonomi digital yang memiliki prospek cerah yang justru belum tergarap secara optimal. fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci yang harus diupayakan oleh pemerintahan baru saat ini. pengembangan kapasitas tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun calon pekerja, menjadi kunci untuk menjaga daya saing di era global. namun, realitanya, sekolah menengah kejuruan (smk) yang diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil justru berkontribusi pada tingkat pengangguran tertinggi di indonesia. data badan pusat statistik (bps) pada agustus 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (tpt) lulusan smk mencapai 9,01%—tertinggi dibandingkan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. ironisnya, sektor pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pengembangan kapasitas justru menyumbang angka pengangguran tinggi, sehingga banyak lulusan yang akhirnya harus mengikuti pelatihan di balai latihan kerja (blk). ini menunjukkan perlunya pembenahan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. mengatasi masalah ini membutuhkan penyesuaian kurikulum yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. pendidikan di smk perlu diarahkan agar lebih fokus pada keterampilan teknologi. seperti pemrograman, manajemen data, dan keahlian digital lainnya, guna mengurangi kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan permintaan industri. pendekatan berbasis proyek dan pelatihan praktis akan membantu lulusan lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja. kedua gelombang phk dipengaruhi oleh resesi ekonomi dan ketidakstabilan politik juga memperburuk gelombang phk di indonesia. resesi dan ketidakpastian politik cenderung menekan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas perusahaan. ketika produktivitas merosot, perusahaan sering kali terpaksa melakukan phk demi kelangsungan bisnis. oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing perusahaan. seperti insentif pajak dan subsidi untuk membantu mengurangi beban operasional serta menjaga stabilitas tenaga kerja. tak hanya insentif ekonomi, perlindungan bagi pekerja, termasuk jaminan sosial yang tangguh, sangat diperlukan. gelombang phk tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa jaminan sosial berisiko memicu perilaku menyimpang. penanganan phk membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. untuk memitigasi dampak sosial akibat phk, pemerintah perlu memperkuat program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp). mengutip dari yanu dkk (2023) jkp ini diarahkan agar lebih inklusif dan terbuka bagi seluruh pekerja terdampak. selain dukungan finansial, program ini sebaiknya menyediakan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja bisa kembali bersaing di pasar kerja. langkah ini tidak hanya membantu secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya tahan tenaga kerja indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi. gelombang phk yang terus terjadi mengindikasikan kerentanan ekonomi kita terhadap guncangan global dan domestik. adaptasi adalah kunci untuk bertahan di tengah perubahan, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah mitigasi lebih serius, termasuk memperluas akses pelatihan keterampilan di seluruh indonesia. baca juga:menjelajahi 5 daerah penghasil buah durian terbesar di pulau sumatera: jenis dan bibit unggulan, rasa unik baca juga:menikmati durian mentega khas gunung lereng semeru, dagingnya creamy dan menawarkan cita rasa manis juga legit pembenahan pendidikan harus segera dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri, mengurangi angka pengangguran, dan membentuk tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. dengan demikian, masalah phk harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, tidak hanya melalui solusi jangka pendek tetapi juga lewat strategi jangka panjang yang komprehensif. program-program sesaat yang hanya bertindak sebagai solusi sementara perlu dihindari; fokus utama harus berada pada pendekatan sistematis dari hulu hingga hilir. sinergi antara pendidikan, pemerintah, dan sektor industri diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, sehingga ancaman phk massal dapat diminimalkan di masa mendatang.

Tag

• # ketenagakerjaan
• # gelombang phk
• # mengurai badai pemutusan hubungan kerja (phk)

Share

• 
• 
• 
• 
•