Sosialisasi e-Katalog Dorong Transparansi dan Dukungan Produk Lokal

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui penerapan teknologi. Melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, Pemprov Bengkulu menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang penggunaan e-Katalog, Kamis (5/12). Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bengkulu itu dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bengkulu.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi. Selain itu, turut hadir Plt Kepala Biro Bangda, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, sejumlah narasumber, dan para peserta dari berbagai OPD. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi sistem e-Katalog di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Plh Sekda Haryadi menegaskan pentingnya peran unit kerja pengadaan barang/jasa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut bahwa unit kerja tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan tanggung jawab untuk meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

"Alhamdulillah, ITKP Provinsi Bengkulu telah memperoleh predikat baik dengan nilai 85,32 berdasarkan delapan indikator utama. Salah satu indikator pentingnya adalah implementasi e-Katalog,” ujar Haryadi.

BACA JUGA:Baca Disini, Apakah Teknologi 5G di Ponsel Sudah Layak Dibeli untuk Semua Orang?

BACA JUGA:KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Bengkulu, Usut Dugaan Gratifikasi Gubernur Nonaktif

Menurutnya, aplikasi e-Katalog menjadi solusi praktis bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien.

Selain mempermudah pengadaan, Haryadi menekankan bahwa e-Katalog memberikan peluang besar bagi produk lokal, khususnya yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk bersaing di pasar pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendukung gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Penggunaan e-Katalog diwajibkan untuk mendorong pemerintah membeli produk UMKM. Ini langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah gempuran produk impor,” jelasnya.

Haryadi juga menambahkan bahwa Pemprov Bengkulu terus mendorong UMKM setempat untuk mendaftarkan produknya ke dalam e-Katalog agar dapat diakses oleh instansi pemerintah. “Semakin banyak produk lokal yang masuk e-Katalog, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pasar yang lebih luas,” ujarnya.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem Melanda Bengkulu, BPBD Diminta Siaga Penuh

BACA JUGA:Plt Gubernur Bengkulu Tinjau Kerusakan Mess Pemda Pascakebakaran

Selain mendukung produk lokal, penerapan e-Katalog juga dinilai mampu meminimalkan potensi praktik korupsi. Haryadi menjelaskan bahwa sistem elektronik ini memastikan seluruh proses pengadaan dapat ditelusuri dan diaudit dengan mudah, sehingga penggunaan dana publik menjadi lebih akuntabel.

"Dengan sistem e-Katalog, semua transaksi terekam dan dapat diaudit. Ini memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan efisiensi dan transparansi yang tinggi," ungkapnya.