KPK RI Geledah Kantor Disnaker Provinsi Bengkulu, Dalami Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

kpk ri geledah kantor disnaker provinsi bengkulu, dalami kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi radar bengkulu  - upaya penyidikkan untuk mengungkap dugaan kasus oprasi tangkap tangan (ott) di provinsi bengkulu yang menjadikan tiga tersangka atas dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan oleh gubernur bengkulu non aktif rohidin mersyah, komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri,  melakukan penggeledahan di kantor pemerintah provinsi bengkulu, kamis 5 desember 2024 .  kali ini, penyidik kpk ri melakukan penggeledahan di kantor dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnaker) provinsi bengkulu yang beralamat di jalan pembangunan kelurahan jembatan kecil, kecamatan singaran pati, kota bengkulu. dari pantauan, penyidik kpk tiba di kantor disnaker sekitar pukul 15.00 wib menggunakan tiga unit mobil minibus. kemudian penyidik langsung menunjuk lantai dua tempat ruang kerjanya kadisnakertrans provinsi bengkulu.  namun sayangnya para awak media tidak diizinkan untuk ke lantai dua, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa ruangan yang digeledah oleh penyidik kpk. namun berselang beberapa menit penyidik kpk naik ke lantai dua tersebut, tibalah kadisnakertrans provinsi bengkulu menggunakan mobil dinas dan langsung menuju ke ruangan lantai dua tempat penyidik kpk menggeledah. baca juga:pemprov dan kemenkumham bengkulu kukuhkan 43 desa dan kelurahan sadar hukum baca juga:cegah tgr, bos diminta dikelola sesuai aturan diketahui pengeledahan penyidik kpk ri yang dikawal oleh anggota kepolisian serta disaksikan oleh kepala disnaker syarifudin tersebut berlangsung sekitar 3 jam. sehingga saat pergi meninggalkan kantor tersebut penyidik yang menggunakan tiga unit mobil minibus membawa beberapa koper dan tas sandang serta tas jinjing yang diduga dokumen yang akan digunakan sebagai barang bukti untuk kasus yang menyeret tiga tersangka sebelumnya.  pengeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara kpk ri, tessa mahardhika. namun ia belum bisa memberikan informasi detail pada hari kemarin berapa tempat yang dilakukan pengeledahan oleh penyidik kpk. "untuk tempat-tempatnya belum terkonfirmasi ke saya dimana saja," sampainya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp. bahwa sebelumnya penyidik kpk ri, telah melakukan penyegelan dibeberapa ruang kerja kepala dinas dan ruang  kerja gubernur bengkulu, serta ruang kerja sekdaprov dan rumah pribadi yang diduga terlibat dalam kasus ini. seperti rumah pribadi salah satu tersangka yakni ajudan gubernur, evriansyah alias anca. meskipun demikian, jubir kpk belum bisa memastikan apakah tempat yang di segel sebelumnya semua akan digeledah ataukah ada penambahan tempat lain juga dilakukan penggeledahan oleh penyidik kpk ri. "hanya penyidik yang tahu. dan saya tidak terinfo. kecuali kegiatan sudah selesai," ungkapnya. baca juga:ini formulanya, kementerian ketenagakerjaan resmikan peraturan ump tahun 2025 baca juga:komisi iv dprd bengkulu dorong reformasi sistem data bpjs kesehatan sebelumnya penyidik kpk sudah melakukan penggeledahan di ruang kerja gubernur,  ruang kerja sekda, dan biro umum, yang saksikan oleh  pelaksana harian (plh) sekda provinsi bengkulu, dr. haryadi. usai penggeledahan itu diketahui dari tiga ruang yang digeledah penyidik kpk ri membawa pulang dua koper besar, tujuh tas ransel, dua tas sandang kecil, satu tas jinjing, serta satu kardus berisi dokumen penting. meskipun begitu, isi pasti dari barang-barang tersebut masih dirahasiakan. seperti diketahui, bahwa penggeledahan yang dilakukan dua hari berturut-turut ini merupakan tindak lanjut penyidikan atas dugaan kasus ott yang dilakukan beberapa waktu lalu, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk yakni gubernur bengkulu non aktif rohidin mersyah, sekretaris daerah non aktif isnan fajri, dan ajudan gubernur, evriansyah alias anca, sebagai tersangka.  ketiganya diduga terlibat dalam pungutan ilegal untuk kepentingan pilkada 2024. menurut kpk, rohidin memerintahkan para kepala dinas di lingkungan pemprov bengkulu untuk memberikan dana dan dukungan guna memenangkan pasangan calon rohidin mersyah-meriani. saat ott berlangsung, penyidik menemukan uang tunai sebesar rp 7 miliar, dokumen aliran dana, dan sejumlah barang bukti elektronik. modus pemerasan dan pelanggaran hukum kpk menduga praktik pemerasan dan gratifikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan kedudukan gubernur untuk memaksa bawahannya memberikan sejumlah uang.  menurut kpk, modus ini dinilai melanggar ketentuan pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 kuhp. baca juga:angin kencang, atap perpustakaan sdn 46 melayang baca juga:pohon tumbang, nyaris timpa pengendara ketiga tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan cabang kpk untuk 20 hari pertama sejak 24 november hingga 13 desember 2024. selain melakukan penggeledahan untuk mendalami kasus ini, seperti diketahui, kpk telah memeriksa 18 pejabat pemprov bengkulu. saksi yang diperiksa itu adalah dua kepala biro, dua orang kepala badan, dan empat orang kepala dinas. mereka adalah am, yk, ds, mr, h, sy, fep, dan sd.  lalu pemeriksaan dilanjuutkan kepada  kepada 10 saksi lainnya yakni ts, pegawai negeri sipil/kadis pupr provinsi bengkulu, sr, pegawai negeri sipil/kadisnaker provinsi bengkulu. lalu e, pegawai negeri sipil/kabid pkti bpsdm provinsi bengkulu, bas, pegawai negeri sipil/kadishub provinsi bengkulu, mra pegawai negeri sipil/kadis dinkes provinsi bengkulu, at pegawai negeri sipil/kepala satpol pp prov bengkulu, jh pegawai negeri sipil/kepala badan penghubung provinsi bengkulu. kemudian, ys pegawai negeri sipil/kadis perkim provinsi bengkulu.ms pegawai negeri sipil/ kadis peternakan dan kesehatan hewan prov bengkulu, dan amw, pegawai negeri sipil/dirut rsud m.yunus bengkulu.

Tag

• # dugaan pemerasan
• # disnaker provinsi bengkulu
• # gratifikasi
• # kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•