Kejati Bengkulu Tahan 8 Tersangka Korupsi Pembangunan UPT Peternakan

Reporter: Windi |

Editor: Syariah m |

Selasa , 03 Dec 2024 - 00:36

Tersangka korupsi Pembangunan UPT Peternakan-Windi-

Radarbengkulu.bacakoran.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu resmi menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Bengkulu.

Para tersangka yang ditahan antara lain EPP (pegawai negeri sipil), RA (swasta), NS (Direktur CV Bita Konsultan), KRN (swasta), DS (Wakil Direktur CV Elsavira Jaya), JW (swasta), DRM (Wakil Direktur CV Bayu Mandiri), dan MMH (swasta). Sementara dua tersangka lainnya, ES dan WGT, masih belum dilimpahkan karena alasan kesehatan. Mereka dijadwalkan akan diserahkan pada Selasa mendatang.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti, didampingi Kasidik Kejati Bengkulu, Arif Gunawan, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar.

"Dari total tersebut, baru Rp489 juta yang dikembalikan oleh enam tersangka. Masih ada sekitar Rp1,2 miliar yang belum disetor ke kas negara," jelas Ristianti dalam konferensi pers di Kantor Kejati Bengkulu.

Kasus ini berawal dari proyek pembangunan sepuluh gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di empat lokasi dan enam lokasi pembangunan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan praktik mark-up anggaran serta pengurangan volume pekerjaan.

“Proyek ini menjadi modus operandi para tersangka untuk melakukan penyelewengan anggaran,” ujar Arif Gunawan.

kejati bengkulu tahan 8 tersangka korupsi pembangunan upt peternakan                             
radarbengkulu.bacakoran.co – kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu resmi menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan unit pelaksana teknis (upt) dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten bengkulu tengah.
penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) polda bengkulu.
baca juga:sidang kasus dugaan korupsi tukar guling lahan di seluma dibacakan, kerugian negara rp 19,5 m
baca juga:kejari benteng kembali tetapkan 2 tersangka baru kasus dugaan korupsi perumahan di benteng
para tersangka yang ditahan antara lain epp (pegawai negeri sipil), ra (swasta), ns (direktur cv bita konsultan), krn (swasta), ds (wakil direktur cv elsavira jaya), jw (swasta), drm (wakil direktur cv bayu mandiri), dan mmh (swasta). sementara dua tersangka lainnya, es dan wgt, masih belum dilimpahkan karena alasan kesehatan. mereka dijadwalkan akan diserahkan pada selasa mendatang.
 
kasi penkum kejati bengkulu, ristianti, didampingi kasidik kejati bengkulu, arif gunawan, mengungkapkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar rp2,3 miliar. 
 
"dari total tersebut, baru rp489 juta yang dikembalikan oleh enam tersangka. masih ada sekitar rp1,2 miliar yang belum disetor ke kas negara," jelas ristianti dalam konferensi pers di kantor kejati bengkulu.
 
kasus ini berawal dari proyek pembangunan sepuluh gedung pusat kesehatan hewan (puskeswan) di empat lokasi dan enam lokasi pembangunan lainnya. namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan praktik mark-up anggaran serta pengurangan volume pekerjaan.
 
“proyek ini menjadi modus operandi para tersangka untuk melakukan penyelewengan anggaran,” ujar arif gunawan. 
 
ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, proyek tersebut penuh dengan penyimpangan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
 
seluruh tersangka kini ditahan di rumah tahanan (rutan) malabero, bengkulu, selama 20 hari ke depan. kejati bengkulu memastikan bahwa proses hukum akan berlangsung transparan dan cepat.
 
untuk menangani kasus ini, kejati bengkulu telah membentuk tim jaksa khusus yang terdiri dari 11 orang. tim ini juga telah menyiapkan 30 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan di pengadilan tipikor bengkulu.
 
arif menjelaskan bahwa para tersangka akan dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
“kami memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. seluruh fakta hukum akan kami ungkap di persidangan,” tambah arif.
kejati bengkulu juga berharap para tersangka yang belum mengembalikan kerugian negara segera melakukannya. upaya ini diharapkan dapat meringankan hukuman bagi para tersangka di persidangan.
selain itu, kejati bengkulu menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana negara.
kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran publik.
 
"proyek pembangunan fasilitas umum seperti puskeswan seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. ketika terjadi korupsi, dampaknya sangat merugikan,” ujar arif.
kasus yang menarik perhatian publik
kasus ini menjadi perhatian luas di bengkulu, mengingat pentingnya keberadaan puskeswan untuk mendukung sektor peternakan.
namun, praktik korupsi justru merusak tujuan awal dari proyek tersebut.
publik berharap proses hukum berjalan adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR BENGKULU, KAMIS 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan