Kenaikan UMN 6,5 Persen, DPRD Provinsi Bengkulu Desak Penyesuaian UMP Hingga 20 Persen

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 02 Dec 2024 - 21:30

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH--

kenaikan umn 6,5 persen, dprd provinsi bengkulu desak penyesuaian ump hingga 20 persen                            dprd provinsi buka pengaduan karyawan yang digaji dibawah ump
radar bengkulu - untuk memastikan kesejahteraan karyawan di indonesia presiden republik indonesia, prabowo subianto telah menetapkan kenaikan upah minimum nasional (umn) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. menanggapi kebijakan ini, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu mendesak agar upah minimum provinsi (ump) bengkulu naik lebih signifikan, mencapai 20 persen, guna menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah.
“kami berharap kenaikan ump di bengkulu bisa lebih besar dari umn. dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya kenaikan ump minimal 20 persen,” ujar ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh, dalam konferensi pers, senin (2/12).
menurut usin, pertumbuhan ekonomi provinsi bengkulu diproyeksikan mencapai 4,49 hingga 4,71 persen pada tahun 2024, sebagaimana prediksi bank indonesia. kenaikan ump sebesar 6,5 persen dianggap tidak memadai untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, barang, dan jasa yang terus meningkat.
“kami ingin kebijakan ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan pekerja. jika kenaikannya hanya 6,5 persen, daya beli masyarakat tetap sulit meningkat,” tambahnya.
baca juga:dishub provinsi bengkulu sambut positif tiket pesawat turun 10 persen saat libur nataru
baca juga:konsorsium seblat minta menteri kehutanan tinjau izin pt api
sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan hak pekerja, dprd provinsi bengkulu juga berencana membuka kotak pengaduan bagi pekerja yang menerima gaji di bawah ump. usin menegaskan bahwa laporan yang diterima akan dirahasiakan, dan perusahaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas.
“kami berkomitmen melindungi hak pekerja. jika ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ump, kami akan memberikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk menjatuhkan sanksi, termasuk pencabutan izin usaha,” kata usin.
ia juga menambahkan, langkah ini bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh tenaga kerja di bengkulu. dprd akan memantau secara ketat pelaksanaan ump 2025 yang mulai berlaku pada 1 januari mendatang, agar tidak ada pekerja yang dirugikan.
selain ump, dprd provinsi bengkulu turut menyoroti upah minimum kota (umk) yang dinilai seharusnya lebih tinggi dari ump. usin menyarankan kenaikan umk minimal sebesar 10 persen untuk mendukung kesejahteraan pekerja di wilayah perkotaan.
“umk harus lebih tinggi. karena, biaya hidup di kota jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. kami akan mendorong agar keputusan ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja,” jelas usin.
baca juga:realisasi dak fisik di bengkulu capai 75 persen, tiga daerah diminta percepat laporan
baca juga:rekomendasi ponsel murah dan aman untuk anak: xiaomi redmi 12c vs samsung galaxy a04
dprd provinsi bengkulu menegaskan bahwa kenaikan ump dan umk adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. selain itu, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi prioritas utama agar tidak ada pekerja yang merasa dirugikan.
“kami akan terus memantau implementasi kebijakan ini. harapannya, tidak hanya mendukung peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong produktivitas tenaga kerja di bengkulu,” tutur usin.
langkah ini, menurutnya, merupakan salah satu cara untuk memastikan pekerja di bengkulu mendapatkan penghasilan yang layak, sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.
meski presiden telah menetapkan acuan nasional, penentuan ump di bengkulu masih menunggu rumus turunan dari kementerian ketenagakerjaan (kemenaker). kepala bidang hubungan industrial dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu, ali sadikin, mengungkapkan bahwa perhitungan ump 2025 akan segera dirumuskan setelah arahan dari pusat diterima.
“kami masih menunggu rumus dari kemenaker. angka final ump bengkulu akan ditentukan melalui rapat dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat,” jelas ali.
baca juga:ini jadwal cuti bersama natal 2024
baca juga:ditjen imigrasi sudah terapkan penerbitan e-paspor 100 persen
ali sadikin juga menambahkan bahwa angka kenaikan ump di bengkulu berpotensi lebih tinggi dari 6,5 persen, tergantung pada hasil rapat dan perhitungan bersama.
“rumus dari kemenaker akan menjadi acuan utama, tetapi kami tetap melihat dinamika ekonomi lokal untuk menetapkan angka yang paling sesuai,” katanya.
jika mengacu pada ump bengkulu tahun 2024 sebesar rp 2.507.079, maka kenaikan 6,5 persen akan menambah rp 162.960, sehingga ump 2025 menjadi rp 2.670.039. namun, angka ini masih menjadi perdebatan, terutama di kalangan dprd yang menganggap kenaikan tersebut belum cukup memadai.
pemerintah provinsi bengkulu berkomitmen untuk memastikan kebijakan ump ini mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. disnakertrans menyatakan akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“kami ingin memastikan bahwa kebijakan ump yang ditetapkan nantinya benar-benar bermanfaat bagi pekerja dan tetap realistis bagi perusahaan,” ujar ali sadikin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 3 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan