RADAR BENGKULU, KAUR - Salah satu upaya peningkatan produktivitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menggelar workshop yang diikuti 105 desa yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna perkantoran Padang Kempas Kabupaten Kaur, Selasa 29 Oktober 2024.
Kegiatan workshop yang diselenggarakan BPKP Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kaur dibuka langsung oleh Bupati Kaur H.Lismidianto SH,MH didampingi Asisten III Ir.Herwan M.Si selaku moderator workshop yang dihadiri 105 Kepala Desa, Camat, OPD terkait dengan mendatangkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Wardana, SE, M.Si, Koordinator Penyusun Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Kemendesa PDTT Friendy Parulian Sihotang, S.Sos, M.Si,Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo, Ak, MEc, CA, CRMP, CGCAE, CIAE.
Pada kesempatan itu, Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat memberikan pencerahan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan manajerial yang efektif, efesien dan profesional serta akuntabel bagi pemerintah desa, dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Dengan digelarnya workshop ini seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kaur bisa memahami serta menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga kedepannya tidak menimbulkan tendensi, sehingga berakibat akan munculnya tanggapan, opini publik serta friksi yang negatif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan," sampainya.
BACA JUGA:1069 Pelamar PPPK Kaur Masuk Tahap Seleksi Administrasi
BACA JUGA:Dalam Rangka HUT Humas Polri ke-73, Polres Kaur Gelar Donor Darah
Dikatakannya, masyarakat telah menaruh harapan tinggi agar desa dapat melakukan kinerja yang lebih baik, terlebih lagi desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan, dimana kepala desa harus dapat membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
"Salah satu caranya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah adil, maju dan sejahtera," terangnya.
Sementara, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo, Ak, MEc, CA, CRMP CGCAE, CIAE menjelaskan, workshop yang digelar hari ini merupakan kolaborasi — antara BPKP, Kemendes PDTT dan Kemenkeu yang merupakan agenda rutin, dengan tujuan untuk membantu Kepala desa dan Pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara akuntabel.
"Untuk materi yang disampaikan terkait dengan progres penyaluran dana desa, serta aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pemerintah desa, serta hasil evaluasi oleh BPKP mengenai keuangan maupun aset desa," ungkapnya.
BACA JUGA:Tema Debat Cabup dan Cawabup Kaur Sudah Dirumuskan
BACA JUGA:Sekiau Kembali Membangun di Tahun 2024 Ditandai Dengan Titik Nol
Workshop menjadi ruang diskusi bagi kepala desa terkait penggunaan keuangan desa yang transparan agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan keuangan desa yang akuntabel dan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.