Standar penghitungan TPP di masa mendatang diproyeksikan akan mengacu pada standar hidup di Ibu Kota DKI Jakarta. Sehingga, diharapkan besaran TPP ASN di seluruh daerah, termasuk Bengkulu, akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.
BACA JUGA:Pembahasan Tatib dan AKD di DPRD Provinsi Bengkulu Akan Berlangsung Sengit
BACA JUGA:Anggota DPRD Bengkulu Utara Segera Bentuk AKD dan Fraksi-Fraksi
Namun, Teuku Zulkarnain menilai bahwa standar nasional yang diterapkan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah. Ia berharap, penyesuaian TPP ASN Bengkulu nantinya tidak hanya mengikuti acuan dari Jakarta, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat.
“Penyesuaian TPP memang baik jika mengacu pada standar nasional, tetapi kita juga harus melihat kemampuan daerah. Jangan sampai kenaikan ini memberatkan APBD. Apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN di lapangan.”
Sementara itu, meski wacana kenaikan TPP disambut baik oleh sebagian besar ASN, isu ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah mengenai konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Pemprov Bengkulu benar-benar akan merealisasikan kenaikan ini, atau hanya sekadar wacana tanpa tindak lanjut yang jelas.
BACA JUGA:DPRD BU Imbau Penyesuaian Arah Pembangunan Bengkulu Utara dengan Pusat dan Provinsi
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Bahas Rancangan APBD 2025 Jadi Prioritas
Selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa kenaikan TPP seharusnya tidak hanya difokuskan pada besaran nominalnya, tetapi juga pada sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN.
Penambahan penghasilan diharapkan dapat disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu dihadapkan pada tantangan lain, yaitu memastikan bahwa kenaikan TPP ini tidak akan mengganggu pos anggaran lain yang juga penting untuk pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat terlaksana tanpa menimbulkan dampak negatif pada program-program lain yang telah direncanakan.
BACA JUGA:Batang Sawit Patah Tebu Timpa Rumah Warga, Pjs Bupati Mukomuko Kunjungi Korban
BACA JUGA:Bengkulu Utara Raih Predikat
Melihat hal ini, Teuku Zulkarnain berharap Pemprov Bengkulu dapat bersikap transparan dalam proses penganggaran TPP ASN.