"Untuk PPG Dalam Jabatan bagi guru PNS, anggarannya sudah tertampung di dalam DAK non-fisik," tambahnya.
Tunjangan profesi dosen atau tunjangan guru besar non-PNS juga menjadi perhatian, di mana pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp172,5 juta untuk lulusan baru dan kenaikan pangkat/golongan.
Sedangkan kekurangan gaji pada LLDikti (termasuk TPD untuk dosen PNS), operasional perkantoran, fasilitasi sewa rumah dinas Atdikbud, dan Kepala SILN juga menjadi salah satu usulan penambahan anggaran Rp 20,1 juta.
Selain untuk tunjangan guru non-PNS, pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran untuk berbagai keperluan. Salah satunya beasiswa KIP-Kuliah.
"KIP-Kuliah kita usulkan juga tambahannya sebesar Rp 192 miliar," lanjut Suharti.
Hal ini untuk tambahan sasaran pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
BACA JUGA:Kemendikbudristek Lakukan Otomatisasi Data Penerima Kartu Indonesia Pintar
BACA JUGA:Ini Syaratnya, Kategori Guru yang Masuk dalam Prioritas PPPK 2024
Berbagai program dari masing-masing unit di kementerian juga memerlukan dana tambahan, seperti revitalisasi bahasa daerah dan internasionalisasi bahasa Indonesia.
Peningkatan sarana prasarana sekolah, peningkatan literasi melalui penyediaan buku berkualitas, revitalisasi museum dan cagar budaya, hingga penguatan profesi gutu.
"Kami mengharapkan tambahan untuk penguatan Program Guru Penggerak, kemudian juga Pendidikan Profesi Guru serta perlunya penguatan UPT di satker-satker yang ada di daerah," tandasnya.(**)