radarbengkulu.bacakoran.co - Dalam rangka penyampaian hasil RDG dan Asesmen Regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga memaparkan tentang prakiraan perekonomian Provinsi Bengkulu pada Triwulan III 2024 di Lembayung Resto pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana menjelaskan bahwa pada Ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,70% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,64% (yoy).
Namun Ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan III 2024 diprakirakan tumbuh melambat sebesar 4,28-4,88% (yoy).
Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan komponen konsumsi RT, Ekspor dan PMTB. Dari sisi Lapangan Usaha, perlambatan dialami oleh LU Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan.
BACA JUGA:Strategi Nasional Cegah Korupsi, KPK RI Dorong Kerjasama BUMN-BUMD Kelola Tambang dan Sampah
BACA JUGA:Aksi ASBS dan FPWK di Tapal Batas Kabupaten Kaur
BACA JUGA:Pagar Agung Wakili Bengkulu Dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional
"Hal ini disebabkan oleh normalisasi konsumsi dan mobilitas masyarakat paska momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha." jelas Kepala KPwBI Provinsi Bengkulu, Darjana di Lembayung Resto, pada Jumat, 23 Agustus 2024. Namun demikian, hasil produksi kelapa sawit diprakirakan meningkat akibat berakhirnya musim trek dan tingginya harga kopi menyebabkan kinerja LU Pertanian terakselerasi sehingga menahan perlambatan PDRB yang lebih dalam pada Triwulan III 2024.
Lalu, pada full year tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan terakselerasi
dibandingkan dengan tahun 2023, ini didorong oleh akselerasi konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah.
Mayoritas komponen Lapangan Usaha juga mengalami perbaikan.
Namun demikian, perlambatan komponen investasi diprakirakan menahan pertumbuhan yanglebih tinggi.
Kemudian, dari sisi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga terjadinya perlambatan karena normalisasi pasca HBKN Iduk Fitri, sedangkan konsumsi pemerintah terjadi peningkatan karena persiapan Pilkada 2024 yang mendorong realisasi belanja operasi (Pegawai dan Barang).
Selanjutnya investasi juga terjadi perlambatan karena masih belum adanya RDTR yang ditetapkan serta kecenderungan para investor untuk wait and see memasuki masa pergantian kepala daerah.