RADAR BENGKULU, MANNA - Bersama seluruh Kepala Daerah se Indonesia, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi,SE.MM hadir di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Agenda pertemuan seluruh Kepala Daerah bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan Pilkada serentak adalah prioritas utama yang harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah.
Presiden mengimbau para kepala daerah untuk segera merealisasikan APBD yang masih rendah, dengan pencapaian 31 persen di kabupaten/kota dan 41 persen di tingkat provinsi. Percepatan realisasi APBD akan meningkatkan perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Mendengarkan arahan Presiden untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan tentunya akan mendorong serapan APBD untuk dipercepat sesegera mungkin,karena masih banyak yang belum terserap.
BACA JUGA:Koramil 408-04 Kodim 0408 BS-Kaur Bagikan Bendera Merah Putih
"Selain itu kita juga akan mendorong roda ekonomi bergulir dengan meminta pihak perbankan mengucurkan kredit,seperti modal - modal kerja untuk pihak swasta mengembangkan usahanya agar nantinya lebih maju dan berkembang,"ungkap Gusnan via telpon Rabu(14/08).
Begitu juga, Pemerintah Daerah akan mempertahankan tingkat inflasi yang saat ini cukup stabil dan cendrung normal disekitar dibawah 3 persen.
Bagi seluruh OPD yang ada,harus lebih cepat merealisasikan anggrann yang ada,bagi ada proyek - proyek cepat dikerjakan dan dituntaskan,baik juga kegaiatan yang lain seperti pelatihan- pelatihan, sosialisasi dan yang lainnya.
"Untuk itu kita berharap kepada seluruh OPD jangan lagi menunda nunda,apalagi saat ini sudah masuk dibulan Agustus(Caturwulan kedua),tetapi bukan cuma membelanjakan anggran saja,pihak OPD juga harus memahami juga menegemen resikonya,"ungkapnya.
BACA JUGA:Kajari Bengkulu Selatan Perketat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
BACA JUGA:Pemdes Suka Maju Berikan Indukan Sapi Secara Gratis Kepada Masyarakat
Kalaupun suatu pekerjaan itu mempunyai resiko yang cukup tinggi,dikarenakan kondisi tertentu,sebaiknya dikaji sebaik mungkin,apabila tidak mungkin dilakukan sebaiknya dialihkan kepada pekerja atau kegiatan yang lain.
"Jangan sampai hanya mau mempercepat serapan anggran,justru nantinya akan menimbulkan masalah.Masih enak kalau permasalahan yang timbul hanya sebatas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kalau nantinya berakibat pidana hal itu yang harus kita hindari,"bebenya.
Ada juga terkait Pilkada serentak yang akan dilakukan pada bulan November mendatang.Sebagai Kepala Daerah harus mampu mensukseskan jalannya Pilkada yang aman dan nyaman.