Selain prioritas pembangunan, juga pembangunan kawasan perkotaan yang juga menjadi permohonan masyarakat.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut. Tentunya harus mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” kata Juhaili.
BACA JUGA:Perkuat Sinergitas, Kaban Kesbangpol Sambangi Lapas Arga Makmur
Meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas, Juhaili menilai jika pembangunan fisik harus terus dilakukan sehingga setiap tahunnya beban pembangunan fisik bisa terus berkurang.
Terutama di daerah-daerah yang memang kondisi infrastrukturnya masih tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. “Karena, dengan kondisi anggaran yang masih sangat minim, beban pembangunan infrastruktur tidak akan terpenuhi jika tanpa bantuan program dari Kementerian maupun pemerintah provinsi,” kata dia.
BACA JUGA:Bupati Mian Bagikan 220 Honorarium Imam Masjid dan Pemuka Agama di 9 Kecamatan
Beberapa tahun ini Pemkab BU memang cukup besar mendapatkan sokongan dari Kementerian PUPR dalam pembangunan fisik.
Juhaili berharap hubungan baik tersebut tetap ditindaklanjuti sehingga lebih besar lagi pembangunan fisik yang bisa dilanjutkan pembangunannya.
“Terutama pekerjaan-pekerjaan fisik yang memang skalanya besar dan tidak memungkinkan jika ditanggung oleh APBD,” ujar dia.
Tujuannya tentu untuk memunculkan kepercayaan dari pemerintah pusat tentang komitmen pemerintah dan DPRD dalam membangun BU terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Bahkan kita juga membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan regulasi berupa Perda berupa perda yang selama ini sudah kita terbitkan dalam rangka mendorong pengajuan program ke pemerintah pusat,” tutup Juhaili. (ae2/rls/prw)