Namun untuk saat ini, lanjutnya, proyek ini tinggal menyisakan satu off-take yang akan diselesaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini. Kebutuhan dana untuk menyelesaikan satu off-take ini diperkirakan mencapai Rp1,5 hingga Rp 3 miliar.
“Iya, yang menjadi tanggung jawab kita, tahun ini selesai. Tinggal satu off-take dan kita usulkan APBDP akan selesai, kebutuhan Rp1,5 hingga Rp 3 miliar per satu off-take,” jelas Tejo Suroso.
Proyek SPAM Kobema ini melibatkan beberapa komponen yang didanai oleh berbagai sumber. Pemprov Bengkulu mengalokasikan dana Rp 170 miliar untuk pembangunan sebagian jaringan distribusi utama (JDU) hingga off-take, distribusi kapasitas air, serta penguatan kelembagaan pengelola SPAM Kobema.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Bengkulu mengalokasikan Rp 600 miliar untuk pembangunan unit air baku dan jaringan pipa transmisi. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Bengkulu menyediakan Rp 400 miliar yang difokuskan pada pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dengan kapasitas 400 liter/detik dan sebagian JDU hingga off-take.
“Pemprov mengalokasikan Rp 170 miliar, BBWS Rp 600 miliar, dan BPPW Rp 400 miliar. Untuk kabupaten/kota masih berproses,” ungkap Tejo.
Pembangunan SPAM Kobema juga melibatkan anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat. Kota Bengkulu mengalokasikan Rp 35 miliar tahun ini dan masih menyisakan Rp 15 miliar. Kabupaten Seluma menganggarkan Rp 20 miliar tahun ini dan masih menyisakan Rp 30 miliar. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengalokasikan Rp 20 miliar dari total keseluruhan Rp 40 miliar. Sisa anggaran yang belum terpenuhi dari dua kabupaten dan satu kota tersebut akan diajukan pada tahun 2025.
Dalam pelaksanaan proyek ini, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah lahan yang dekat dengan pemukiman warga. Hal ini menyebabkan adanya protes dari warga sekitar karena dampak dari pembangunan tersebut.