Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menilai program ini sejalan dengan misi Pemprov dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini selaras dengan program Bantu Rakyat yang dicanangkan oleh Gubernur Bengkulu. Masih ada 2 persen masyarakat yang belum terjamin JKN-nya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar UHC di Bengkulu bisa mencapai 100 persen," ujar Herwan.
Menurutnya, upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan telah membawa perubahan signifikan. Saat ini, jumlah warga yang belum memiliki JKN semakin berkurang. Akses layanan kesehatan pun semakin mudah, terutama dengan adanya kemudahan administrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Masyarakat tidak perlu lagi khawatir saat ingin berobat ke rumah sakit. Cukup dengan NIK yang aktif, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan," tuturnya.