Aksi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, yang memastikan akan memperjuangkan nasib honorer. "Kami sudah menanyakan langsung kepada Pj. Sekda saat pembahasan anggaran tentang nasib honorer, termasuk alokasi anggaran untuk mereka," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Edwar Samsi, mengecam keras tindakan pimpinan OPD atau kepala sekolah yang mengancam honorer agar tidak mengikuti aksi. "Kami siap menerima pengaduan jika ada honorer yang diberhentikan karena ikut aksi. Ini tindakan yang tidak pantas," tegasnya.
Edwar juga mendesak agar pengangkatan honorer menjadi PPPK tidak ditunda lagi. Terutama bagi mereka yang sudah memenuhi syarat. "Kalau regulasi sudah jelas, mengapa harus ditunda-tunda? Kita harus mencari solusi terbaik agar mereka bisa diangkat sesuai dengan kemampuan daerah," ujarnya.
Di tengah aksi, semangat para honorer tetap membara meskipun beban di pundak mereka terasa berat. Mereka berharap langkah ini dapat membuka jalan menuju kejelasan status mereka sebagai PPPK.
Aksi ribuan honorer ini adalah cerminan dari harapan besar yang masih menyala di tengah ketidakpastian. Dengan dukungan legislatif dan komitmen pemerintah, mereka optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil. Namun, semua pihak, termasuk masyarakat, perlu mengawal kebijakan ini agar tidak sekadar menjadi janji manis tanpa realisasi nyata.