RADAR BENGKULU,MANNA - Sesuai instruksi yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi,SE.MM. Terkait saat ini,telah memasuki tahun anggaran yang akan segera berakhir untuk anggaran 2024. Untuk itu melalui pihak Inspektorat Bengkulu Selatan untuk mengingatkan kepada seluruh OPD untuk segera melengkapi semua Surat Pertanggung jawaban (SPJ) untuk laporan keuangan pertanggungjawaban daerah.
Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan Hamdan Syarbaini,S.Sos menyampaikan akan laporan keuangan pertanggungjawaban daerah itu nanti akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit. Apakah nantinya ada terjadi pelanggaran atau tidak dalam penggunaan keuangan daerah tersebut akan segera ketahuan.
"Untuk itu kami harapkan semua OPD menyiapkan SPJ yang benar dan relevan. Jangan mengada - ngada. Dengan semua ini tentunya kita berharap kita mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang diberikan oleh BPK kepada entitas yang diperiksa," ujar Hamdan diruangannya Senin (25/11).
Dengan Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jangan sampai hal ini tidak bisa diraih kembali ditahun selanjutnya(turun) artinya kalau hasil opini itu turun maka kitalah yang bodoh.
BACA JUGA:Perangkat Desa Bengkulu Selatan Mendapatkan Bimtek Tentang Pengelolaan Aset-Aset Desa
BACA JUGA:Bawaslu BS Bertindak Tegas Pada Masa Tenang APK Ditertibkan
Artinya,kesalahan yang pernah dilakukan dan yang terjadi, dilakukan kembali atau tetap dipertahankan. Dari sinilah bisa dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah itu tidak ada peningkatan. Yang seharusnya setiap tahunnya ada peningkatan walaupun itu sedikit.
"Bukan hanya OPD yang kita himbau untuk melengkapi SPJ tetapi juga seluruhnya mulai dari Kecamatan,Kelurahan dan Desa. Yang mana pertanggung jawaban didesa akan kami periksa sedetil mungkin agar tidak ada terjadi kecurangan dalam penggunaan anggaran negara. Untuk meminalisir terjadinya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) setiap pertiga bulan kita selalu menghimbau agar semua kegiatan dilengkapi dengan SPJ,"pungkas Hamdan.