Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran BPKP dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
“Tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas data, pengelolaan SDM, serta regulasi yang belum optimal, ditambah akses pasar yang terbatas. Karena itu, BPKP mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor guna memperbaiki tata kelola dan kinerja di daerah,” ungkap Faisal Cahyo.
Faisal juga menyampaikan bahwa BPKP terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLU/D, dan BUMDes demi meningkatkan sinergi dan komitmen, sehingga mereka dapat beroperasi lebih efektif ke depannya.
Di akhir sambutannya, ia mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD, BLU/D Kesehatan, dan BUMDes, demi kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap BUMD, BLU/D, dan BUMDes di Provinsi Bengkulu dapat memperbaiki tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha, sehingga bisa lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan PAD,” harapnya.