Mentan Optimis Swasembada Pangan Bisa Terealisir di Indonesia

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong modernisasi di bidang pertanian. -ist---

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Satu komando dalam mencapai target swasembada pangan harus di kedepankan. Yakni dari hulu hingga hilirnya.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sesuai pesan langsung Presiden Prabowo Subianto. 

Disebutkannya, sebagaimana dilansir Redaksi B-Universe (mitra Disway National Network), bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementan.

Orkestrasi itu untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat.

Seperti dikutip d ari laman DISWAY.ID, BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker). Sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya. 

BACA JUGA:Kembali Menjadi Platinum Sponsor di IMOS 2024, FIFGROUP Tawarkan Potongan Tenor dan Promo Spesial Lainnya

BACA JUGA:Judex Facti Batal, LPSK Apresiasi Upaya Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Bebas Ronald Tannur

Menurut Mentan Amran, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando.

Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog.

“Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komando, hulu-hilir satu komando. Contoh, pertanian (Kementan) ada di tengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker,” ujar Mentan Amran dalam wawancara dengan Tim Redaksi B-Universe di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut Amran menjelaskan, apabila pupuk bermasalah, PI tetap untung, namun petani yang menjadi korban.

Selama ini, kuota pupuk bersubsidi hanya memenuhi 50% dari kebutuhan. Ketika pupuk bermasalah yang terjadi petani seluruh Indonesia menderita.

BACA JUGA:Hutan FIFGROUP Dorong Pengurangan Emisi dan Penguatan Ekonomi Lokal

BACA JUGA:Optimisme Baru Perlindungan Saksi dan Korban pada Kabinet Merah Putih

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan