Mahasiswa Bengkulu Geruduk DPRD Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK dan Reformasi Partai Politik

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 23 Aug 2024 - 21:28

Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu-Windi/RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU – Suasana di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat, 23 Agustus 2024 kembali mendadak riuh oleh sorak-sorai ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan.

Aksi demonstrasi yang melibatkan elemen mahasiswa dari berbagai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) organisasi Kepemudaan dan organisasi mahasiswa ini bertujuan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan penting terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta reformasi partai politik di Indonesia.

Koordinator Lapangan (Koorlap) Fadli Miko Pratama, dari BEM UNIB menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan dan demokrasi. Dalam orasinya, Fadli menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Kami datang ke sini bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menuntut keadilan. Putusan MK Nomor 60 dan 70 tahun 2024 harus dijaga, bukan dianulir. Jika ini diabaikan, maka demokrasi kita sudah berada di ambang kehancuran," ujar Fadli

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan enam poin tuntutan yang disuarakan melalui poster, spanduk, dan orasi. Poin pertama dan kedua menekankan pentingnya menjaga dan mematuhi putusan MK Nomor 60 dan 70 tahun 2024. Putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperbaiki sistem politik Indonesia yang selama ini kerap dipertanyakan kualitasnya.

Mahasiswa menilai, jika DPR RI mengabaikan putusan tersebut, hal itu akan menjadi preseden buruk yang dapat merusak tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Kami menuntut DPR RI untuk tidak menganulir putusan MK. Putusan itu adalah hasil dari proses hukum yang sah dan harus dihormati oleh semua pihak," lanjut Fadli.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak presiden dan DPR RI untuk segera merumuskan rancangan undang-undang terkait reformasi partai politik. Reformasi ini dianggap krusial mengingat partai politik memiliki peran sentral dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menilai, selama ini partai politik cenderung kurang transparan dan akuntabel, sehingga perlu adanya pembaruan yang mendasar.

Tuntutan ketiga dan keempat berfokus pada pembentukan undang-undang yang mengatur reformasi partai politik dan penghapusan ambang batas presiden (presidential threshold) serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Fadli menyebutkan,

"Ambang batas yang ada saat ini hanya menguntungkan segelintir elit politik. Ini harus diubah agar semua suara rakyat bisa terwakili." Katanya

mahasiswa bengkulu geruduk dprd desak pemerintah patuhi putusan mk dan reformasi partai politik                            radar bengkulu – suasana di depan gedung dprd provinsi bengkulu pada jumat, 23 agustus 2024 kembali mendadak riuh oleh sorak-sorai ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi bengkulu melawan. 
aksi demonstrasi yang melibatkan elemen mahasiswa dari berbagai oleh badan eksekutif mahasiswa (bem) organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa  ini bertujuan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan penting terkait putusan mahkamah konstitusi (mk) serta reformasi partai politik di indonesia.
koordinator lapangan (koorlap) fadli miko pratama, dari  bem unib menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan dan demokrasi. dalam orasinya, fadli menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
"kami datang ke sini bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menuntut keadilan. putusan mk nomor 60 dan 70 tahun 2024 harus dijaga, bukan dianulir. jika ini diabaikan, maka demokrasi kita sudah berada di ambang kehancuran," ujar fadli 
baca juga:gubernur rohidin imbau warga tetap tenang soal ancaman megathrust di bengkulu
baca juga:wakil ketua dpr ri tegaskan ruu pilkada batal disahkan, pendaftaran cakada pakai putusan mk
dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan enam poin tuntutan yang disuarakan melalui poster, spanduk, dan orasi. poin pertama dan kedua menekankan pentingnya menjaga dan mematuhi putusan mk nomor 60 dan 70 tahun 2024. putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperbaiki sistem politik indonesia yang selama ini kerap dipertanyakan kualitasnya.
mahasiswa menilai, jika dpr ri mengabaikan putusan tersebut, hal itu akan menjadi preseden buruk yang dapat merusak tatanan hukum dan demokrasi di indonesia. 
"kami menuntut dpr ri untuk tidak menganulir putusan mk. putusan itu adalah hasil dari proses hukum yang sah dan harus dihormati oleh semua pihak," lanjut fadli.
selain itu, mahasiswa juga mendesak presiden dan dpr ri untuk segera merumuskan rancangan undang-undang terkait reformasi partai politik. reformasi ini dianggap krusial mengingat partai politik memiliki peran sentral dalam menjalankan demokrasi di indonesia. mahasiswa menilai, selama ini partai politik cenderung kurang transparan dan akuntabel, sehingga perlu adanya pembaruan yang mendasar.
baca juga:duet pengusaha benny suharto dan farizan resmi maju di pilwakot
baca juga:tolak dinasti politik, hmi lakukan demo di dprd provinsi bengkulu
tuntutan ketiga dan keempat berfokus pada pembentukan undang-undang yang mengatur reformasi partai politik dan penghapusan ambang batas presiden (presidential threshold) serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold). fadli menyebutkan, 
"ambang batas yang ada saat ini hanya menguntungkan segelintir elit politik. ini harus diubah agar semua suara rakyat bisa terwakili." katanya 
dalam tuntutan kelima, mahasiswa menyatakan dengan tegas akan menolak seluruh rangkaian proses demokrasi yang cacat secara konstitusional apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. mereka berpendapat, tanpa reformasi yang substansial, demokrasi di indonesia hanya akan menjadi alat legitimasi bagi kepentingan segelintir pihak.
"kami tidak akan tinggal diam jika demokrasi terus-menerus dikhianati. jika tuntutan ini tidak dijalankan dengan rasa keadilan yang substansial, kami akan menolak seluruh proses demokrasi yang ada," tegas fadli 
baca juga:jasa raharja bengkulu optimalisasi layanan korban kecelakaan lalu lintas dengan aplikasi jr-care
baca juga:bi perwakilan bengkulu menggelar blinc untuk persiapan pertemuan forum brief
tuntutan terakhir yang dilontarkan oleh mahasiswa adalah desakan kepada presiden joko widodo untuk segera mundur dari jabatannya. mahasiswa menilai, selama kepemimpinan jokowi, berbagai masalah krusial di indonesia, termasuk kekacauan politik dan ekonomi, tidak berhasil diselesaikan. mereka menuduh jokowi gagal dalam memimpin negara dan mengakibatkan berbagai krisis yang merugikan rakyat.
"kami mendesak presiden jokowi untuk segera mundur. negara ini butuh pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar memperkaya elit politik," pungkas fadli.
selanjutnya para pendemo juga menyoroti tindakan kekerasan  yang dilakukan oleh oknum satpam dprd provinsi bengkulu pada aksi sebelumnya yang dilakukan pada rabu 21 agustus 2024, yang terjadi bentrok antara pendemo di depan dprd provinsi bengkuli yang mengakibatkan salah satu pendemo menjadi korban pemukulan.
demo yang sempat memanas, saling dorong antara peserta demo dengan aparat kepolisian yang berjaga tak terhindari, saat demonstran meminta unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu dan diduga pelaku keamanan yang melakukan kekerasan untuk menemui para demonstran.
baca juga:apa yang perlu dimakan dan dihindari saat diet kehamilan bulan pertama?
baca juga:ternyata berfoto selfie ada manfaatnya loh, selain bikin mood bahagia, juga mengurangi potensi sakit jantung
untuk menghindari kericuhan terjadi lebih besar maka ketua dprd provinsi bengkulu dan wakil ketua 1 serta anggota dewan lainya turun dari redung dprd menemui perserta demo. namun kericuhan yang sempat redah kembali memuncak setelah oknum satpam diminta untuk menyampaikan permohonan maaf. salah satu peserta demo yang tak mampu menahan emosi melempar oknum satpam tersebut. sehingga parlemen jalan antar anggota dprd dan pendemo gagal.
aksi unjuk rasa, kembali melakukan orasi secara bergantian dan kembali mendesak ketua dprd dan jajarannya untuk menemui perserta demo. sehingga kedua kalinya ketua dprd dan jajarannya melakukan perlemen jalan dan menyepakati menerima dan mengakomodir tuntutan masa.
unjuk rasa yang diinisiasi oleh gerakan bengkulu melawan pada 23 agustus 2024 menjadi saksi keberhasilan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan. setelah sebelumnya terjadi insiden kekerasan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh oknum keamanan dprd  provinsi bengkulu saat aksi demonstrasi, yang diselenggarakan oleh mahasiswa pada 21 agustus 2024 malam beberapa waktu lalu itu, kali ini tuntutan agar pelaku dipecat dan diproses hukum akhirnya dipenuhi.
di tengah kerumunan massa yang memadati depan kantor dprd provinsi bengkulu, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (sekwan) provinsi bengkulu, erlangga, dengan suara tegas menyampaikan keputusan penting.
baca juga:3 resep mudah brokoli yang sehat dan gampang dibikin selama kehamilan 
baca juga:10 nutrisi luar biasa yang terkandung dalam kacang tanah untuk kehamilan 
 "atas kesalahan fatal yang dilakukan oleh staf dprd provinsi bengkulu, saya sebagai sekretaris dewan provinsi bengkulu menyatakan yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai tenaga harian lepas (thl). terhitung mulai senin besok," ujar erlangga. 
keputusan ini bukan hanya sekadar retorika. kapolres bengkulu, kombespol deddy nata, turut menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku. "saya jamin diproses, dipecat. saya jamin, saya jamin," ujarnya dengan nada yang tidak kalah tegas. dukungan dari pihak kepolisian ini menjadi sinyal kuat bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
namun, perjuangan mahasiswa tidak berhenti pada satu tuntutan. dalam aksi yang digelar ini, mereka juga menyoroti isu besar lainnya, yaitu penolakan terhadap revisi rancangan undang-undang pilkada 2024. mahasiswa dengan tegas menolak revisi tersebut, khususnya terkait putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60/puu-xxii/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik peserta pemilu, dan putusan mk nomor 70/puu-xxii/2024 mengenai syarat usia minimum calon kepala daerah.
ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri, yang turut hadir dalam aksi tersebut, memberikan angin segar bagi mahasiswa. 
baca juga:bupati mian kukuhkan pengurus masjid agung baitul makmur masa bhakti 2024-2027
baca juga:ratusan pelanggan pdam tunggak pembayaran
"dprd provinsi bengkulu menerima dan menyepakati tuntutan gerakan bengkulu melawan," ungkapnya dengan penuh keyakinan. 
tidak hanya itu, ihsan fajri juga menandatangani surat tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan mereka.
"demo tuntutan adik-adik mahasiswa masalah putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60 tahun 2024 terkait pemilihan kepala daerah, dan sama-sama kita ketahui di dpr ri pun sudah melakukan penundaan atau pembatalan. katanya usai bacakan tuntutan mahasiswa.
ihsan kembali menegaskan dari desakan mahasiswa anggota dprd provinsi bengkulu harus tetap mengawal "namun adik-adik mahasiswa ini tetap ada pengawalan dari anggota dprd provinsi bengkulu hingga tidak terjadi revisi undang-undang tersebut," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 24 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan