Pengesahan APBD Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Dikejar Target

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 06 Aug 2024 - 20:42

Anggota Badan-Anggaran Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi-Windi-RADAR BENGKULU

RADAR BENGKULU – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024 di Provinsi Bengkulu saat ini sedang dikebut. Proses ini diupayakan rampung sebelum akhir Agustus 2024, tepat sebelum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 berakhir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu baru saja menyampaikan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD Perubahan 2024 kepada DPRD. Dengan demikian, tersisa waktu kurang lebih tiga minggu untuk melakukan pembahasan sebelum masa kerja DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 berakhir pada 2 September 2024.

"Rancangan perubahan KUA PPAS baru disampaikan kepada kawan-kawan anggota DPRD dan hari ini kita mulai bahas," ujar Edwar Samsi, S.IP, MM, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menetapkan jadwal pembahasan untuk APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Edwar optimis bahwa pengesahan APBD Perubahan dapat dilakukan sebelum masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 berakhir. "In shaa Allah tanggal 28 Agustus sebelum habis masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 berakhir itu bisa disahkan," ungkap Edwar.

Dengan tenggat waktu yang mepet, Edwar menilai proses pembahasan anggaran tidak menjadi masalah besar. Karena, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tidak terlalu besar. "Silpa kita kemarin hanya Rp 68 miliar dan hanya Rp 40 miliar yang dapat kita formulasikan. Saya kira satu dua hari ini selesai pembahasan KUA PPAS APBD perubahan kalau memang sungguh-sungguh dibahas," tambahnya.

Edwar lebih lanjut menjelaskan bahwa formulasi anggaran dalam APBD Perubahan akan difokuskan pada kegiatan prioritas yang dapat dioptimalkan dengan jangka waktu realisasi jangka pendek.

"Kalau untuk fisik rasanya kecil kemungkinan. Karena, tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat," pungkasnya.

Dalam waktu yang semakin menipis, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar APBD Perubahan 2024 dapat disahkan tepat waktu. Sehingga program-program prioritas yang sudah direncanakan bisa segera dijalankan demi kemajuan Provinsi Bengkulu.

Dengan waktu yang semakin mendesak, Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan serius dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, mengungkapkan, kemungkinan bahwa provinsi ini dapat beroperasi tanpa APBD P jika pembahasan tidak selesai tepat waktu pada akhir Agustus.

pengesahan apbd perubahan provinsi bengkulu tahun 2024 dikejar target                            radar bengkulu – pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan tahun anggaran 2024 di provinsi bengkulu saat ini sedang dikebut. proses ini diupayakan rampung sebelum akhir agustus 2024, tepat sebelum masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) periode 2019-2024 berakhir.
pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu baru saja menyampaikan draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua ppas) untuk apbd perubahan 2024 kepada dprd. dengan demikian, tersisa waktu kurang lebih tiga minggu untuk melakukan pembahasan sebelum masa kerja dprd provinsi bengkulu periode 2019-2024 berakhir pada 2 september 2024.
"rancangan perubahan kua ppas baru disampaikan kepada kawan-kawan anggota dprd dan hari ini kita mulai bahas," ujar edwar samsi, s.ip, mm, anggota badan anggaran dprd provinsi bengkulu, pada selasa, 6 agustus 2024.
badan musyawarah (banmus) dprd telah menetapkan jadwal pembahasan untuk apbd perubahan tahun anggaran 2024. edwar optimis bahwa pengesahan apbd perubahan dapat dilakukan sebelum masa jabatan anggota dprd periode 2019-2024 berakhir. "in shaa allah tanggal 28 agustus sebelum habis masa jabatan anggota dprd periode 2019-2024 berakhir itu bisa disahkan," ungkap edwar.
baca juga:antrean panjang di spbu bengkulu diduga karena pasokan bbm dikurangi
baca juga:ketua dprd bengkulu selatan kesal atas kebijakan smks aisyiyah manna
dengan tenggat waktu yang mepet, edwar menilai proses pembahasan anggaran tidak menjadi masalah besar. karena, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tidak terlalu besar. "silpa kita kemarin hanya rp 68 miliar dan hanya rp 40 miliar yang dapat kita formulasikan. saya kira satu dua hari ini selesai pembahasan kua ppas apbd perubahan kalau memang sungguh-sungguh dibahas," tambahnya.
edwar lebih lanjut menjelaskan bahwa formulasi anggaran dalam apbd perubahan akan difokuskan pada kegiatan prioritas yang dapat dioptimalkan dengan jangka waktu realisasi jangka pendek.
"kalau untuk fisik rasanya kecil kemungkinan. karena, tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat," pungkasnya.
dalam waktu yang semakin menipis, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar apbd perubahan 2024 dapat disahkan tepat waktu. sehingga program-program prioritas yang sudah direncanakan bisa segera dijalankan demi kemajuan provinsi bengkulu.
baca juga:masyarakat desa tanjung agung seluma gelar tradisi adat syukuran petunggu dusun
baca juga:berikut ini 5 tempat wisata didekat stasiun tanah abang jakarta, tempatnya menarik cocok untuk mengisi waktu 
dengan waktu yang semakin mendesak, provinsi bengkulu menghadapi tantangan serius dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbd p) tahun 2024.
sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri, mengungkapkan, kemungkinan bahwa provinsi ini dapat beroperasi tanpa apbd p jika pembahasan tidak selesai tepat waktu pada akhir agustus.
pembentukan alat kelengkapan dewan (akd) yang baru biasanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. namun, dengan tenggat waktu yang terbatas, isnan menyatakan bahwa jika pembahasan apbd p tidak selesai pada agustus, maka mekanisme pembahasan akan dilakukan dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) dengan kewenangan yang sangat terbatas.
"jadi prediksinya, kalau tidak selesai  pembahasan apbd p ini bulan agustus, maka kita tidak ada perubahan. kalau tidak ada perubahan, mekanismenya apbd perubahan dibahas dengan kemendagri dan kewenangannya sangat terbatas. skema terburuknya, kalau tidak ada perubahan, maka nantinya akan menggunakan peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah," jelas isnan.
dalam hal alokasi anggaran, isnan fajri menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan pos anggaran yang signifikan. hal ini disebabkan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2023 yang mayoritas berupa silpa semu, dimana pengalokasiannya sudah ditentukan sebelumnya.
baca juga:pemprov bengkulu kukuhkan 570 pppk
baca juga:gubernur rohidin tekankan pentingnya kebijakan bpjs kesehatan dalam sosialisasi uu desa
silpa tahun 2023 tercatat sebesar rp 68,9 miliar yang bersumber dari kas daerah, badan layanan umum daerah (blud) m. yunus, rumah sakit khusus jiwa dan obat (rskjo), dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu, serta dinas sosial.
 "apbd perubahan tidak banyak. silpa hampir tidak ada karena silpa semu. dana blud dikembalikan ke rumah sakit, dana bos (bantuan operasional sekolah) dikembalikan ke sekolah," ujar isnan.
kondisi ini membuat pemerintah provinsi bengkulu harus bekerja ekstra keras dalam memanfaatkan waktu yang tersisa. tanpa adanya apbd perubahan, pelaksanaan program-program prioritas dan pengelolaan anggaran menjadi lebih terbatas, sehingga pemerintah daerah harus mampu menyiasati situasi dengan sebaik mungkin demi kelancaran pembangunan di bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 7 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan