Pemprov Bengkulu Dorong Kemudahan Program Rumah Murah bagi MBR

RADAR BENGKULU  – Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kepada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bengkulu untuk memberikan kemudahan dalam program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapan ini disampaikan oleh Asisten II Setda Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Raden Ahmad Denny, dalam rapat kerja APERSI Bengkulu dan pemaparan program kerja Ketua APERSI Bengkulu di Mercure, Selasa, 9 Juli 2024.

"Kami berharap kepada pengurus APERSI, khususnya Bengkulu agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, supaya mereka terbantu dalam mendapatkan hunian yang lebih layak," kata Denny. 

Ia menambahkan, sejauh ini pengembang rumah murah telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk menunjang program ini. Namun, menurutnya, hal itu belum cukup untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Karena, masih ada beberapa persoalan.

 "Pengembangan rumah murah untuk masyarakat ekonomi menengah sejauh ini sudah menerapkan langkah strategis, tetapi masih ada persoalan. Seperti bangunan yang baru beberapa tahun sudah memudar warnanya dan bahan bangunan yang tidak sesuai standar. Ini harus diperhatikan betul. Karena, ini hunian untuk tempat tinggal." 

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Bengkulu, Junaidi Abdillah menekankan pentingnya sinergi antara semua pemangku kepentingan untuk mendukung program rumah murah ini. 

"Sinergi antara APERSI, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus terus ditingkatkan. Karena, kami memiliki visi dan tujuan yang sama," ujarnya. 

 

 

Junaidi juga menggarisbawahi perlunya diskusi masalah pembangunan hunian MBR agar setiap pemangku kepentingan mengetahui masalah yang dihadapi untuk kemudian dicarikan solusinya.

 

 

Untuk Bengkulu sendiri, APERSI mencatat setidaknya ada 46 developer yang aktif berkontribusi dalam program rumah murah. Para pengembang ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas bangunan serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.