DPRD Provinsi Siap Bahas Raperda Tentang Disabilitas dan Pendidikan di Pondok Pesantren

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Senin , 10 Jun 2024 - 20:43

Dalam nota pendapatnya terkait Raperda Pemenuhan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas, Gubernur Rohidin menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya konkret untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak peny-windi-

RADAR BENGKULU – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menyampaikan Nota Pendapat atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin, 10 Juni 2024. Dua Raperda yang dibahas adalah Raperda Tentang Pemenuhan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas serta Raperda Tentang Pendidikan Pesantren Provinsi Bengkulu.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjabarkan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil penyandang disabilitas di Bengkulu.

"Penjabaran tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang dialami oleh penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu," jelas Khairil Anwar.

Perda ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam upaya pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Bengkulu.

Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan hak-hak dasar penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. Meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga menjadi lebih berkualitas, adil, dan sejahtera.

"Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin serta bermartabat," ujarnya.

Khairil Anwar, juga menegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus melindungi mereka dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, serta tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia.

dprd provinsi siap bahas raperda tentang disabilitas dan pendidikan di pondok pesantren                            radar bengkulu – gubernur bengkulu rohidin mersyah yang diwakili oleh asisten i setda provinsi bengkulu khairil anwar menyampaikan nota pendapat atas dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan inisiatif dprd provinsi bengkulu.
acara tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna, senin, 10 juni 2024. dua raperda yang dibahas adalah raperda tentang pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak disabilitas serta raperda tentang pendidikan pesantren provinsi bengkulu.
dalam nota pendapatnya terkait raperda pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak disabilitas, gubernur rohidin menekankan pentingnya pembentukan peraturan daerah (perda) sebagai upaya konkret untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu. 
ia menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjabarkan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil penyandang disabilitas di bengkulu.
baca juga:cari ikan di pantai seluma, motor raib
baca juga:kapolres kaur buka turnamen voli mini tingkat sd se-kabupaten kaur
"penjabaran tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang dialami oleh penyandang disabilitas di provinsi bengkulu," jelas khairil anwar.
perda ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam upaya pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di bengkulu. 
dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan hak-hak dasar penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan baik. meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga menjadi lebih berkualitas, adil, dan sejahtera.
 
"pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin serta bermartabat," ujarnya.
 
 
khairil anwar, juga menegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus melindungi mereka dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, serta tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia. 
raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas di bengkulu.
 
 
sementara itu, dalam nota pendapatnya terkait raperda tentang pendidikan pesantren, pemerintah provinsi bengkulu menyoroti pentingnya dukungan regulasi di tingkat daerah untuk pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 
ia berpendapat bahwa keberadaan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren akan memperkuat peran pesantren dalam melahirkan insan berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan.
baca juga:5 nama ikuti seleksi bakal calon bupati mukomuko di dpw ppp bengkulu, tidak ada nama sapuan
"melalui peraturan daerah provinsi bengkulu tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren diharapkan penyelenggaraan pesantren dengan tiga fungsi (pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat) dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat provinsi bengkulu," jelasnya.
baca juga:launching maskot pilkada bengkulu selatan, ini yang penting kata gusnan
khairil anwar menekankan bahwa pesantren memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan islam yang 'rahmatan lil alamin' dan telah terbukti memiliki peran nyata dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
baca juga:kapolres kaur buka turnamen voli mini tingkat sd se-kabupaten kaur
"pesantren telah berkontribusi penting dalam mewujudkan islam yang 'rahmatan lil alamin' dengan melahirkan insan yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan," ungkapnya.
 
 
di akhir nota pendapatnya, khairil anwar mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara dprd dan pemerintah provinsi bengkulu untuk membahas secara mendalam dan komprehensif kedua raperda tersebut. pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan perda yang memiliki materi dan substansi kuat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
"sehingga materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi peraturan daerah," kata khairil anwar.
 
sementara itu anggota dprd provinsi bengkulu sujono, mengatakan, setelah  penyampaian nota pendapat gubernur bengkulu mengenai dua rancangan peraturan daerah (raperda), dprd provinsi bengkulu segera menjadwalkan agenda untuk pandangan fraksi terhadap kedua raperda tersebut. 
 
 
sujono, menekankan pentingnya implementasi dari peraturan yang telah disahkan. menurut sujono, keberhasilan suatu peraturan daerah tidak hanya dilihat dari pembentukannya, tetapi lebih pada pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.
 
“setelah penyampaian nota pendapat gubernur terhadap dua raperda tersebut, kami di dprd akan segera menjadwalkan pandangan fraksi. dua raperda ini sangat penting, namun yang lebih krusial adalah ketika sudah disahkan menjadi perda, implementasinya oleh pemerintah daerah. banyak perda yang telah dibuat, tetapi implementasinya tidak optimal. ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar sujono.
 
dalam pandangannya, raperda pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak disabilitas merupakan langkah maju dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu terpenuhi dengan baik. namun, sujono menegaskan bahwa keberadaan perda saja tidak cukup tanpa disertai dengan langkah-langkah nyata dari pemerintah daerah.
 
“perda ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi. namun, kita tidak boleh berhenti di sini. pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. sehingga penyandang disabilitas dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tambahnya.
 
 
sujono juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai serta pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam menangani isu-isu disabilitas. 
menurutnya, tanpa dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, tujuan dari perda ini sulit tercapai.
 
“dukungan anggaran yang memadai sangat penting. selain itu, perlu ada pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah agar mereka memahami dan mampu mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik,” kata sujono.
 
 
terkait raperda tentang pendidikan pesantren, sujono mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 
ia mengingatkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan cinta tanah air.
 
“pesantren memiliki kontribusi besar dalam mendidik generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia. oleh karena itu, raperda ini sangat penting untuk memberikan dukungan regulasi yang diperlukan. namun, kembali lagi, implementasi adalah kuncinya. pemerintah harus memastikan bahwa pesantren mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik,” jelas sujono.
 
dalam pandangannya, sujono juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kedua perda ini. menurutnya, pengawasan yang baik akan memastikan bahwa tujuan dari perda tersebut tercapai dan masyarakat merasakan manfaatnya.
 
“kita tidak bisa hanya membuat perda dan kemudian membiarkannya berjalan sendiri. harus ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan dari perda ini tercapai. dprd bersama pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memantau implementasi kedua perda ini,” tuturnya.
 
 
sujono berharap, dengan adanya perda ini, masyarakat bengkulu, khususnya penyandang disabilitas dan komunitas pesantren, dapat merasakan perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan perda ini.
 
“harapan saya, masyarakat bengkulu dapat merasakan dampak positif dari perda ini. mari kita bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga tujuan dari perda ini benar-benar tercapai dan bermanfaat bagi kita semua,” tutur sujono.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 11 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan