Jurnalis Bengkulu Gelar Aksi Damai Tolak RUU Penyiaran

Reporter: windi junius |

Editor: syariah m |

Rabu , 29 May 2024 - 20:33

berbagai media di Bengkulu, baik cetak, elektronik, maupun online, menggelar aksi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran-windi-

RADARBENGKULU.bacakoran.co – Wartawan atau jurnalis dari berbagai media di Bengkulu, baik cetak, elektronik, maupun online, menggelar aksi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Aksi ini disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu pada Rabu, 29 Mei 2024.

Aksi yang diikuti oleh elemen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bengkulu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bengkulu, Forum Komunikasi Wartawan (FKW) KAHMI Bengkulu, Radio Dehasen Bengkulu, dan UKM Cinematografi Universitas Dehasen Bengkulu yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Bengkulu Bersatu, berlangsung dengan damai.

Mereka menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut peninjauan ulang terhadap urgensi revisi UU Penyiaran.

Ketua AJI Bengkulu, Yunike Karolina menyatakan bahwa pasal-pasal problematik dalam RUU tersebut berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. Yunike menekankan pentingnya melibatkan Dewan Pers dan kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu terkait.

“RUU ini harus ditolak, khususnya terhadap pasal-pasal problematik yang melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. Seperti penyiaran berita investigasi harus mendapatkan izin KPI,” tegas Yunike.

Draf RUU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 versi Maret 2024, menurut Yunike, berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Senada dengan itu, Ketua IJTI Bengkulu, Novi Ariansyah yang lebih dikenal dengan Uncu Lihin, menegaskan bahwa RUU Penyiaran merupakan ancaman terhadap kebebasan pers melalui larangan jurnalisme investigasi dan pengambilalihan wewenang Dewan Pers oleh KPI yang tertuang dalam Pasal 42 dan Pasal 50B ayat 2c.

RUU tersebut juga memberikan kewenangan KPI untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan konten di media sosial, yang akan mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet.

“Apalagi konten siaran di internet wajib patuh pada Standar Isi Siaran (SIS) yang mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip HAM yang tertuang pada pasal-pasal 34 sampai 36,” jelas Novi.

Novi menambahkan, dukungan terhadap RUU Penyiaran bisa menyebabkan matinya demokrasi dan pengungkapan kebenaran terhadap kebijakan yang dianggap salah.

jurnalis bengkulu gelar aksi damai tolak ruu penyiaran                            radarbengkulu.bacakoran.co – wartawan atau jurnalis dari berbagai media di bengkulu, baik cetak, elektronik, maupun online, menggelar aksi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang (ruu) penyiaran. aksi ini disampaikan kepada komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) bengkulu dan dprd provinsi bengkulu pada rabu, 29 mei 2024.
aksi yang diikuti oleh elemen aliansi jurnalis independen (aji) bengkulu, ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) bengkulu, asosiasi media siber indonesia (amsi) bengkulu, forum komunikasi wartawan (fkw) kahmi bengkulu, radio dehasen bengkulu, dan ukm cinematografi universitas dehasen bengkulu yang tergabung dalam koalisi jurnalis bengkulu bersatu, berlangsung dengan damai. 
mereka menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut peninjauan ulang terhadap urgensi revisi uu penyiaran.
baca juga:pelantikan 6 eselon ii pemprov bengkulu tinggal menunggu izin mendagri lagi
baca juga:berturut-turut, pemprov bengkulu raih opini wtp ketujuh dari bpk
ketua aji bengkulu, yunike karolina menyatakan bahwa pasal-pasal problematik dalam ruu tersebut berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. yunike menekankan pentingnya melibatkan dewan pers dan kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu terkait.
baca juga:langkah pasti, meriani targetkan dukungan 12 kursi dprd untuk pilgub bengkulu 2024
“ruu ini harus ditolak, khususnya terhadap pasal-pasal problematik yang melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. seperti penyiaran berita investigasi harus mendapatkan izin kpi,” tegas yunike.
draf ruu penyiaran nomor 32 tahun 2002 versi maret 2024, menurut yunike, berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia (ham).
senada dengan itu, ketua ijti bengkulu, novi ariansyah yang lebih dikenal dengan uncu lihin, menegaskan bahwa ruu penyiaran merupakan ancaman terhadap kebebasan pers melalui larangan jurnalisme investigasi dan pengambilalihan wewenang dewan pers oleh kpi yang tertuang dalam pasal 42 dan pasal 50b ayat 2c.
ruu tersebut juga memberikan kewenangan kpi untuk melakukan penyensoran dan pembreidelan konten di media sosial, yang akan mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet.
“apalagi konten siaran di internet wajib patuh pada standar isi siaran (sis) yang mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip ham yang tertuang pada pasal-pasal 34 sampai 36,” jelas novi.
novi menambahkan, dukungan terhadap ruu penyiaran bisa menyebabkan matinya demokrasi dan pengungkapan kebenaran terhadap kebijakan yang dianggap salah.
 
 
aksi damai tersebut juga dilengkapi dengan aksi teatrikal. para jurnalis berjalan mundur dari simpang masjid raya baitul izzah menuju kantor dprd provinsi bengkulu sambil mengusung keranda bertuliskan “mayat kebebasan pers” dan “kpi tidak sadar diri.” 
 
hal ini seperti menyampaikan bahwa demokrasi di negeri ini mengalami kemunduran. sedangkan keranda menandakan bahwa kebebasan pers telah mati.
pembungkaman kebebasan berekspresi melalui ancaman kabar bohong dan pencemaran nama baik juga dituangkan pada pasal 50b ayat 2k. padahal, mahkamah konstitusi ri telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana pada pasal 14 dan pasal 15 uu nomor 1 tahun 1946 serta pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) pada 21 maret 2024.
“ruu penyiaran ini juga menghapus pasal 18 dan 20 dari uu penyiaran no 32/2002, yang mana pasal-pasal ini membatasi kepemilikan tv dan radio. ini akan mempermulus penguasaan tv dan radio pada konglomerasi tertentu saja,” tambah koordinator lapangan aksi, romi julianda.
dalam aksi tersebut, massa berharap mendapat dukungan dari kpid bengkulu dan dprd provinsi bengkulu.
 komisioner kpid provinsi bengkulu, dedi zulmi, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut ke kpi pusat. namun seluruh anggota kpid menolak untuk menandatangani tuntutan para peserta aksi.
“kami akan menyampaikan tuntutan teman-teman ke kpi pusat, yang mungkin punya ruang berbicara atau dipanggil oleh dpr ri melalui badan legislasi. pembahasan masih sangat panjang dan informasinya ketua banleg dpr ri akan menunda pembahasan undang-undang ini,” ujar dedi.
sementara itu, di dprd provinsi bengkulu, aksi massa dijumpai ketua komisi iii, tantawi dali, dan anggota komisi ii dprd provinsi bengkulu, suimi fales. namun yang bersedia  membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan ruu penyiaran tersebut untuk ditinjau ulang, hanya suimi fales.
aksi damai ini menegaskan komitmen jurnalis di bengkulu dalam memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik atas informasi, serta menolak regulasi yang dianggap mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 30 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan