KPK Soroti Penyaluran Dana Hibah Bansos di Bengkulu Jelang Pilkada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan perhatiannya pada penyaluran dana hibah bansos menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada November 2024-windi-
RADARBENGKULU.bacakoran.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan perhatiannya pada penyaluran dana hibah bansos menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada November 2024.
Fokus utama KPK dalam pendampingan pencegahan korupsi kepada pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu, adalah penyaluran dana hibah dan Bantuan Sosial (bansos).
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 1 KPK, Edi Suryanto menambahkan, selain hibah dan bansos, juga ada Dana Pokok Pikiran (Fokir) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini juga menjadi fokus pendampingan KPK, termasuk mencakup pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
"Mekanisme penyaluran bansos tidak langsung diberikan. Usulan dan pengajuan dilakukan tahun sebelumnya. Jika ada hibah yang diberikan secara mendadak, itu menjadi perhatian KPK," ungkap Edi, usai Rakor penguatan pemberantasan korupsi kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, Selasa, 7 Mei 2024.
BACA JUGA:Jasa Raharja dan Korlantas Polri Tinjau Persiapan Pengamanan Upacara HUT RI ke-79 di IKN
Edi menegaskan, semua penyaluran dana hibah dipantau oleh KPK untuk mencegah penyalahgunaan.
"Kita akan koordinasikan dengan APIP untuk audit. Jika ada indikasi penyalahgunaan, kita akan berkoordinasi dengan APH."
Secara keseluruhan, pendampingan KPK bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan komitmen terhadap pencegahan korupsi, khususnya dalam tahun politik.
"Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menekankan perlunya upaya bersama-sama dalam pencegahan korupsi. Perlu kesadaran dan kerjasama semua pihak untuk memberantas korupsi," tambahnya.
Demikianlah upaya yang dilakukan oleh KPK dan pemerintah daerah Bengkulu untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah bansos, sebagai bagian dari langkah pencegahan korupsi dalam konteks politik lokal.