TANTANGAN DAN HARAPAN DIMASA DEPAN

OLEH ; DWIKI ADITYA NUGRAHA (5268)

Program Study Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN)

 

Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan efisiensi anggaran yang di terapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar Rp 306,69.  Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Menurutnya, Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, sehingga berujung efisiensi APBN 2025.  Dalam upaya ini, Sri Mulyani mengaku telah mengkaji lebih terkait dengan penggunaan dan keperuntukkan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun.  Adapun, pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

BACA JUGA:ITS Surabaya Kembangkan Kurikulum Semikonduktor, Bekerjasama dengan ASU

BACA JUGA:Tidak Dilarang Wisuda Sekolah, Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Asal Jangan Dipaksakan dan Berlebihan

"Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun," Pada putaran kedua, efisiensi akan dilakukan di Kementerian dan Lembaga (K/L). Dari Rp 308 triliun, sebanyak Rp 58 triliun akan dikembalikan ke K/L. Lalu, pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN

Tak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi.

Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor ritel, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor. Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi.

Sementara itu, kebijakan penghapusan perjalanan dinas yang dianggap sebagai langkah penghematan belum tentu efektif. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran selama ini sangat bergantung pada perjalanan dinas pejabat sebagai sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara ekstrem, gelombang pemutusan hubungan kerja di industri perhotelan dan pariwisata bisa terjadi akibat hilangnya pasar utama mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi yang cermat terhadap belanja negara dapat memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembelajaran jarak jauh

Dampak pandemi kurang lebih dua tahun, siswa kita dimanjakan dengan pembelajaran dari rumah yang mana pelaksanaanya tidak maksimal. Karena tidak semua siswa mengikutinya dengan baik. Pandemi Covid-19 ini sudah mengubah di seluruh dunia termasuk dalam bidang pendidikan.