MKKS Bengkulu Minta Pendidikan Tak Dipolitisasi di Tengah Tahapan Pilkada

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:05

Pertemuan MKKS Bengkulu-Windi/RADAR BENGKULU-

mkks bengkulu minta pendidikan tak dipolitisasi di tengah tahapan pilkada                            radar bengkulu - di tengah berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024, sektor pendidikan di provinsi bengkulu menjadi sorotan. musyawarah kerja kepala sekolah (mkks) sma/smk se-provinsi bengkulu secara tegas meminta agar pendidikan jangan dipolitisasi demi kepentingan tertentu.
mereka menekankan bahwa isu-isu pendidikan seharusnya dibahas dengan solusi, bukan sebagai bahan kampanye politik yang justru menambah polemik.
pernyataan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (rdp) antara komisi iv dprd provinsi bengkulu dengan perwakilan mkks sma/smk dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi bengkulu pada rabu, 6 november 2024.
pertemuan ini dipimpin oleh ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh, yang menyampaikan bahwa kedatangan perwakilan mkks bertujuan untuk meluruskan sejumlah isu yang telah mencuat dalam publik.
menurut usin, sektor pendidikan kerap dijadikan "kambing hitam" dalam debat publik, yang sayangnya berpotensi merugikan lembaga pendidikan dan para pelajar. salah satu isu yang belakangan menjadi sorotan adalah terkait penahanan ijazah siswa. dalam debat publik, ada tuduhan bahwa sekolah menahan ijazah siswa karena alasan administrasi. namun, perwakilan mkks memastikan bahwa penahanan ijazah ini tidak sepenuhnya benar.
baca juga:jaringan tertata dan masif, basis pendukung militan, rohidin-meriani menang
baca juga:asah keberanian dan kreativitas, dinas perpustakaan gelar lomba bercerita
“banyak ijazah siswa yang masih berada di sekolah bukan karena ditahan, tetapi karena siswa belum memenuhi beberapa persyaratan seperti pengecapan tiga jari atau menyerahkan foto,” ungkap usin.
selain itu, ada juga kasus dimana siswa yang telah lulus kuliah atau bekerja menggunakan surat keterangan lulus (skl), tetapi belum mengambil ijazahnya. usin menambahkan bahwa kondisi tersebut sering kali dimanfaatkan dalam isu politik.
“fakta-fakta yang sebenarnya sering kali dikesampingkan, dan sebaliknya, kondisi ini dijadikan sebagai komoditas politik, sehingga akhirnya sekolah yang menjadi korban dalam isu ini,” ujarnya.
di sisi lain, mkks mengungkapkan tantangan lain dalam pendidikan, yaitu minimnya dana operasional yang diperoleh dari bantuan operasional sekolah (bos). dana ini, menurut mereka, belum mampu mencukupi kebutuhan sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar. usin mengakui bahwa sejumlah sekolah tidak memiliki anggaran pembangunan, sehingga jika ingin mendapatkan fasilitas tambahan, mereka harus mengajukan proposal ke kementerian pendidikan.
baca juga:penyanyi tegar septian meriahkan penutupan gebyar pilar-pilar sosial di bengkulu
baca juga:teh tarik jodi khas solo sajikan sensasi rasa yang nikmat sekali
“anggaran bos yang ada saat ini sangat terbatas, dan untuk pembangunan, sekolah-sekolah harus mengajukan ke kementerian melalui sistem yang ada. hal ini membatasi sekolah dalam melakukan pembangunan secara mandiri,” kata usin.
ia juga membantah adanya tudingan soal pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, dan menyebut bahwa pihak sekolah hanya membuka ruang untuk bantuan dari masyarakat atau perusahaan yang ingin mendukung pendidikan.
sementara itu ketua mkks smk provinsi bengkulu, paidi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan sekolah yang menahan ijazah siswa. menurutnya, ijazah yang belum diambil tersebut hanya disimpan untuk keamanan sampai siswa bersangkutan memenuhi syarat administrasi atau mengambilnya.
“siswa yang telah melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah, ijazahnya kami simpan terlebih dahulu. saat dihubungi, siswa tersebut akan mengambil ijazahnya. tidak ada penahanan, semua hanya soal teknis dan prosedur,” kata paidi.
selain itu, paidi juga menanggapi isu pungutan yang kerap menjadi bahan pembicaraan dalam konteks politik saat ini. ia menjelaskan bahwa pungutan dari pihak lain, seperti sumbangan masyarakat atau perusahaan, adalah bentuk partisipasi yang sukarela, bukan paksaan. ini menjadi pilihan bagi sekolah karena dana bos yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
baca juga:taman budaya bengkulu gelar pameran seni lukis terbaik pelajar sekolah dasar
baca juga:program beasiswa lpdp masih tetap digulirkan
“tidak bisa dipungkiri bahwa bos belum sepenuhnya mencakup kebutuhan sekolah. maka dari itu, kami membuka ruang bagi pihak lain, seperti perusahaan atau masyarakat, yang ingin membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah,” tambahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 7 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan