Pemerhati Pendidikan Soroti Dugaan Keterlibatan Mahasiswa Penerima KIP-K Dalam Pilkada

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 17 Sep 2024 - 22:05

Dr. (C) Elfahmi Lubis, M.Pd, salah seorang pemerhati pendidikan di Bengkulu--

pemerhati pendidikan soroti dugaan keterlibatan mahasiswa penerima kip-k dalam pilkada                            radar bengkulu – isu keterlibatan mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah (kip-k) dalam mendukung salah satu calon kepala daerah (cakada) di pilgub bengkulu yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. termasuk pemerhati pendidikan di provinsi bengkulu. 
dr. (c) elfahmi lubis, m.pd, salah seorang pemerhati pendidikan  di bengkulu, angkat bicara terkait permasalahan ini. 
menurutnya, apabila benar ada penerima kip-k yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, hal tersebut bisa dilaporkan. karena, itu mengandung unsur pidana.
"jika terbukti ada di masyarakat penerima kip dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, silakan dilaporkan. itu adalah anggaran negara untuk program beasiswa, bukan untuk kerja-kerja politik," tegas elfahmi lubis.
elfahmi menyesalkan adanya dugaan keterlibatan mahasiswa penerima kip-k dalam mendukung salah satu calon di pilgub. 
ia menilai hal ini sangat tidak etis dan tidak sesuai dengan tujuan program beasiswa kip-k, yang seharusnya digunakan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
baca juga:serahkan alat pertanian, gubernur rohidin komitmen untuk kemajuan petani bengkulu
baca juga:dprd provinsi bengkulu segera bentuk fraksi dan panitia kerja
dalam penjelasannya, elfahmi lubis menyebutkan bahwa program kip-k ini terbagi menjadi dua jenis. yaitu, kip ukt lldikti dan kip aspirasi yang diberikan oleh anggota legislatif. 
namun, ia mengungkapkan bahwa kip aspirasi sering kali digunakan untuk kepentingan politik tertentu. khususnya dalam masa-masa pemilihan.
“kip aspirasi inilah yang sering kali dimanfaatkan untuk kerja-kerja politik. baik untuk pemenangan di daerah pemilihan (dapil), kepentingan keluarga yang ikut kontestasi, atau kelompok tertentu. termasuk dalam pilkada,” tambah elfahmi.
ia menekankan bahwa kip-k merupakan program pemerintah pusat yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). karena itu, penyalahgunaan beasiswa ini untuk kepentingan politik praktis sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum. 
“ini adalah anggaran negara. jadi, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. yakni, membantu pendidikan mahasiswa. bukan untuk tujuan politik.”
selain aspek hukum, elfahmi juga menyoroti dampak negatif dari keterlibatan mahasiswa penerima kip-k dalam kerja-kerja politik terhadap prestasi akademik mereka. 
ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik dapat mengganggu fokus dan konsentrasi mahasiswa dalam menjalani proses belajar.
baca juga:meriani serap aspirasi masyarakat dan pedagang di pasar purwodadi
baca juga:netralitas kepala desa di pilgub bengkulu dipertanyakan, terancam sanksi berat
"jelas itu mengganggu proses akademik yang sedang dijalani oleh mahasiswa penerima beasiswa kip-k. mereka seharusnya fokus untuk belajar dengan maksimal dan memanfaatkan beasiswa yang diberikan untuk meningkatkan prestasi akademik. bukan terlibat dalam politik praktis." 
menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa kip-k seharusnya merasa bertanggung jawab atas dana yang mereka terima. program ini dirancang untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan tanpa harus dibebani oleh biaya kuliah. sehingga, terlibat dalam politik praktis akan merugikan diri mereka sendiri.
diakhir wawancara, elfahmi lubis mengajak semua pihak, terutama pihak kampus dan mahasiswa, untuk menjaga integritas pendidikan dan memastikan bahwa program kip-k berjalan sesuai dengan tujuannya. 
ia berharap agar lembaga pendidikan turut serta dalam mengawasi dan memastikan mahasiswa penerima beasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.
baca juga:jasa raharja bersama astra honda motor bengkulu gelar sosialisasi safety riding
"saya berharap pihak kampus juga ikut berperan aktif dalam mengawasi mahasiswa penerima kip-k agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam politik. ini adalah tanggung jawab bersama, untuk menjaga agar dunia pendidikan tetap bersih dari intervensi politik," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 18 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan