Sampai Agustus, Kepastian Penerimaan CPNS dan PPPK 2024 Belum Jelas
![](https://radarbengkulu.bacakoran.co/upload/9fe1c26e36d2f46b4cc510c06fe76555.jpg)
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi,SE.MM bersama Plt Dinas Pendidikan-Fahmi-RADAR BENGKULU
RADAR BENGKULU MANNA - Belum ada kepastian Seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bengkulu Selatan.
Sebab sampai saat ini keputusan tersebut belum jelas dan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan masih menunggu hasilnya. Kapan rencananya akan dilaksanakan penerimaan tersebut yang pasti pihaknya sudah mengusulkan formasi tersebut ke MenPAN RB.
Kalau memang disetujui maka barulah perekrutan dilaksanakan baik itu CPNS maupun PPPK.
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, SE.MM menyampaikan kalau nantinya disetujui baru nantinya akan menunggu juknis pelaksanaan yang nantinya dikeluarkan oleh BKN.
Kapan akan dilaksanakan perekrutan CPNS dan PPPK.
"Karena untuk CPNS dan PPPK sangat - sangat kita butuhkan,baik itu dibidang kesehatan,guru,dan tenaga teknis lainnya.Bahkan dari usulan yang kita sampaikan kalau mau dilihat dari Analisis Beban Kerja(ABK) memang sangat dibutuhkan,"papar Gusnan dirumah dinasnya Senin (05/08/2024).
Untuk saat ini diPemerintahan Daerah Bengkulu Selatan masih membutuhkan setidaknya 1600 Tenaga Non ASN.Untuk kekurangan tenaga yang dibutuhkan pihaknya sudah melakukan pembukaan seleksi CPNS dan PPPk dengan kuota sebanyak 457 untuk tahun 2024.
BACA JUGA:Pembersihan Data, Jumlah Penduduk Bengkulu Selatan Meningkat
BACA JUGA:Istri Bupati Berpeluang jadi Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Ini Tanggapan Gusnan Mulyadi
Dengan rincian, khsusus untuk formasi CPNS hanya 60 kuota, disisanya untuk formasi PPPK,kesehatan,guru,dan administrasi, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja ASN yang ada di lingkungan Pemkab BS, pihaknya terpaksa harus menggunakan jasa tenaga Non ASN alias honorer.
"Kalau mau dilihat dari kebutuhan,dari pembukaan CPNS dan PPPK ini memang masih sangat jauh dan masih banyak yang dibutuhkan,dengan alasan salah satunya sudah banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pensiun.Tetapi kita harus juga melihat kebutuhan yang prioritas yang mana yang harus kita dahulukan mengingat juga kondisi keuangan daerah yang ada," pungkas Gusnan.