Kurang Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi, Tantangan Besar Bagi Hukum di Indonesia

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Selasa , 09 Jul 2024 - 21:27

Kurang Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi, Tantangan Besar Bagi Hukum di Indonesia-Windi-

kurang partisipasi masyarakat dalam legislasi, tantangan besar bagi hukum di indonesia                            radar bengkulu – proses legislasi di indonesia menghadapi tantangan besar dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang.
hal ini disampaikan oleh ketua umum asosiasi program studi hukum tata negara (aphutari), prof. saifullah, dalam seminar nasional "politik legislasi di indonesia" pada selasa, 9 juli 2024 dalam rangkaian kegiatan rapat kerja nasional aphutari ke-vii yang berlangsung di aula djamaan nur uin fas bengkulu. 
guru besar uin maulana malik ibrahim malang ini menyoroti bahwa partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya diberikan saat pengesahan peraturan, tetapi juga sejak tahap awal penyusunan.
 "masyarakat harus dilibatkan sejak awal penyusunan peraturan, sehingga anggaran negara yang besar untuk membiayai legislasi itu menghasilkan kualitas yang bagus," ungkapnya.
menurutnya, dengan melibatkan masyarakat sejak awal, produk hukum yang dihasilkan akan lebih independen dan proaktif. masyarakat akan merasa nyaman dan terayomi karena keinginan mereka sudah terakomodasi dalam prinsip-prinsip pasal yang disusun.
 prof. saifullah menambahkan,  protes masyarakat terhadap undang-undang sering kali terjadi karena mereka tidak terlibat dalam proses pembuatannya. 
 
"jika undang-undang atau aturan diprotes oleh masyarakat, itu artinya partisipasi mereka tidak dilibatkan, baik dari kalangan dosen, lsm, dan sebagainya," jelasnya.
 
 
partisipasi publik dalam proses legislasi tidak hanya meningkatkan kualitas undang-undang, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. dalam konteks indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan bahasa, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap legislasi akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan berbagai kelompok masyarakat
 
.
ia juga menyerukan agar partai politik dan parlemen melibatkan masyarakat kota. karena, mereka adalah yang langsung menikmati hasil dari undang-undang tersebut. 
 
"proses legislasi di indonesia perlu pembenahan. tidak hanya dari hasil karena perundang-undangan itu adalah produk politik.
 sejak awal kita berharap asosiasi program studi hukum tata negara (aphutari) di indonesia memproduksi alumnus yang tidak hanya menangani legal drafting, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai itu bertransfer dalam diri mereka," tegas prof. saifullah.
menurutnya, mahasiswa hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika dalam penyusunan undang-undang. 
 
"maka secara moral dia sudah terjaga," tambahnya.
 
prof. saifullah berharap bahwa aphutari dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan partisipasi publik dalam proses legislasi. 
 
"kita harus memastikan bahwa mahasiswa hukum tidak hanya mahir dalam legal drafting, tetapi juga memahami dan menghargai nilai-nilai moral dan etika yang mendasari setiap undang-undang," katanya.
 
 
sementara itu usai membuka kegiatan tersebut, rektor uin fas bengkulu, dr. kh. zulkarnain, menyatakan bahwa legislasi di indonesia sudah bagus. namun, penerapannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. 
 
"ada banyak contoh yang terjadi dan sedang viral saat ini. dimana masyarakat bingung dengan penerapan undang-undang di indonesia saat ini. contohnya, undang-undang omnibus law yang menurut pemerintah adalah yang paling pas, tetapi menurut masyarakat kurang pas," ungkap dr. zulkarnain.
 
 
ia menekankan bahwa tujuan dari seminar ini adalah memberikan informasi kepada peserta tentang kondisi politik hukum di indonesia. 
 
"bagaimana legislasi berkembang sesuai dengan kultur yang ada di indonesia, yang memiliki banyak suku dan bahasa." 
seminar ini menghadirkan narasumber yang berkompeten. yakni prof. dr. syaifullah, m.hum yang merupakan guru besar guru besar uin maulana malik ibrahim malang. kemudian, prof. dr. khamami zada, mh, guru besar ilmu fikih siyasah dan dr. mardi chandra, m.ag, mh, menjabat sebagai hakim mahkamah agung ri.
serta yang menjadi moderator dr. zacky antoni. sh. mh. sedangkan  peserta dihadiri oleh mahasiswa uin fas  dan dosen hukum tata negara dari seluruh indonesia. 
baca juga:pemprov bengkulu dorong kemudahan program rumah murah bagi mbr
baca juga:pemprov bengkulu kantongi rekomendasi kemendikbudristek terkait kendala ni 94 pppk
baca juga:usai dikritik masyarakat, jalan danau simpang harapan bengkulu diperbaiki

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 10 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan