HLM TPID & TP2DD Optimalisasi Penyaluran KUR, Bantuan Pangan & Digitalisasi Keuangan Daerah

RADAR BENGKULU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bersama Pemerintah Provinsi dan tim TPID (Tim Pengendali Infalasi Daerah) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). Dari Rapat tersebut ada beberapa point catatan tim TPID untuk mengakselerasi pertumbuhan ekenomi Bengkulu, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan. 

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA yang hadir memimpin langsung HLM TPID dan TP2DD di Balai Raya Semarak menyampaikan beberapa hal penting dan rekomendasinya. 

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Ingatkan Pembangunan Fisik dan Pembangunan SDM Harus Seimbang

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masif dan inklusif pada sektor riil di Bengkulu dapat dilakukan dengan optimalisasi penyaluran KUR. Potensi KUR ini luar biasa. Pada tahun 2023 ini Bengkulu mendapatkan alokasi penyaluran dana sebesar 10 Triliun rupiah. Namun dari nominal yang telah disediakan oleh pemerintah pusat tersebut hanya terserap dan tersalurkan dikisaran angka Rp 4 trilun saja. 

Pemerintah bersama perbankan terus menggenjot akan usaha mikro mendapatkan akses KUR agar usahanya lebih produktif. Jika KUR ini disalurkan, maka akan sangat membantu sekali perekonomian daerah. Dan ada potensi besar didalamnya. Bayangkan saja APBD Bengkulu hanya Rp 3 Triliun pertahun, sedangkan KUR 10 Triliun. 

"Setelah ini saya instruksikan agar Kepala Daerah dan perbankan agar bersama-sama membuat suatu program atau semacam gerakan agar usaha-usaha masyarakat bisa mendapatkan dana KUR," katanya. 

BACA JUGA:Stasiun Pengisian BBM Khusus Nelayan di Pulau Baai Mengkhawatirkan

Disisi lain, menyoal ketahanan pangan kemudian inflasi pangan yang terjadi Gubernur menyebut salah satu solusinya adalah segerakan penyaluran bantuan pangan.  Kemudian jaga rumus 4 K (Ketersediaan, Keterjangkauan, kelancaran dan komunikasi) untuk menjaga inflasi agar tetap pada relnya. 

Menyoal ketersediaan beras. Untuk Bengkulu 3 samapai dengan 4 bulan terakhir tidak akan ada masalah. Karena ketersediaanya cukup dan berasnya ada. 

Gubernur menginginkan investasi agar tumbuh masif dan Inklusif. Berkaitan dengan Ini Pemprov dan Bank Indonesia telah memetakan  Program Strategis Nasional dan BRIEF forum investasi Bengkulu serta program-program destinasi unggulan masing-masing kabupaten kota sudah dipetakan dan ditawarkan. Dan untuk skala kecil dan masif dan inklusifnya, Pemerintah daerah berharap agar investor lokal dapat berinvestasi didaerahnya masing-masing. Karena investasi pada sektor rill UMKM ini akan dirasakan inklusif dan lebih terasa dimasyarakatnya. 

BACA JUGA:Proyek Infrastruktur DBH Sawit di Bengkulu Sesuai Target?

Gubernur Bengkulu menyebut Inflasi Bengkulu masih terkendali dan masih di bawah rata-rata nasional. Secara pertumbuhan ekonomi juga sama dengan pertumbuhan nasional. 

"Terkait dengan invenstasi, saya kira harus berorientasi pada UMKM dan penyaluran KUR. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan belanja pemerintah. DIPA kemarin sudah diserahkan dan kita akan belanjakan lebih awal," katanya. 

sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana menjabarkan pengendalian inflasi Bengkulu menjelang HBKN Nataru2023. 

BACA JUGA: Gubernur Rohidin: Infrastruktur Kunci Utama Menggerakkan Ekonomi Daerah

Darjana menjelaskan,Tekanan inflasi pada triwulan IV 2023 berada pada rentang 2,85 3,35%(yoy). Adanya HBKN Nataru diakhir tahun yang diprakirakan meningkatkan konsumsi dan mobilitas masyarakat.

Sedangkan untuk isu menjelang HBKN dan Nataru yakni inflasi pangan berupa cabai merah,cabai rawit,dan bawang merah menjadi komoditas penyumbang utama IPH tertinggi di Provinsi Bengkulu

Darjana mengatakan,peningkatan konsumsi masyarakar mendorong kenaikan inflasi inti. Untuk itu perlu menjadi perhatian terkait musim tanam serta kesiapsiagaan akan potensi bencana alam yang dapat berdampak terhadap  tanaman pangan. 

Sisi lain Darjana juga melakukan langkah-langkah untuk pengendalian inflasi.Seperti melakukan Koordinasi kebijakan antara PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis terus diperkuat melalui koordinasi dalam TPIP, TPID,dan penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan(GNPIP). Melalui GNPIP diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangandan mendukung stabilitas harga pangan menjelang HBKN dan Nataru.

BACA JUGA:Contoh Pendidikan Karakter yang Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan

Disamping itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu juga menyampiakan capaian  TP2DD ditahun 2023. Hasilnya pada tahun 2023 Pemerintah daerah telah melakukan elektronifikasi dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Dari 10 kabupaten kota plus provinsi alhamdulillah sudah ada enam wilayah yang masuk wilayah digital dengan nilai indeks nilai diatas 80. 

"Ini yang membanggakan. Di sumatera hanya Bengkulu dan Sumatera utara yang  kartu kredit pemerintah daerah sudah berjalan. Kita cukup berprestasi ini. Insyalallah KKPD akan secara menyeluruh pada tahun depan," katanya. 

Berkaitan TP2DD, Sekretaris daerah provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, digitalisasi keuangan daerah sudah berjalan dan diterapkan. Saat ini beberapa OPD sudah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 

"Sekarang baru OPD tertentu lakukan pembayaran KKP,  jadi pembayarannya sudah non tunai semua. 2024 kita akan terapkan seluruh OPD, kemudian untuk bayar orang perorang kita akan juga non tunai. Tidak akan adalagi orang bersentuhan dengan uang. Begitu juga dengan penerimaan retribusi. Kita akan usahakan seluruhnya sudah digital pembaranya," ucapnya. (ae2)