PPDB SMA/SMK di Provinsi Bengkulu Dimulai, Komisi IV DPRD Ikut Awasi

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Rabu , 19 Jun 2024 - 19:54

PPDB SMA/SMK di Provinsi Bengkulu Dimulai, Komisi IV DPRD Ikut Awasi-Ist-

ppdb sma/smk di provinsi bengkulu dimulai, komisi iv dprd ikut awasi                            radar bengkulu  – penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma/smk di provinsi bengkulu resmi dibuka pada 19 juni 2024. dengan dibukanya proses ini, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu melalui komisi iv mengingatkan pentingnya pelaksanaan ppdb yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
langkah ini diambil untuk memastikan tahapan dan proses ppdb berjalan dengan lancar dan adil.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, m.m., menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) sebagai instansi terkait, untuk menjalankan proses ppdb sesuai dengan regulasi yang ada. 
hal ini penting untuk mencegah terulangnya masalah-masalah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
baca juga: positif, apbd provinsi bengkulu tahun 2023 ada silpa rp 68 miliar 
baca juga:tingkatkan budaya baca sejak dini
"kita memiliki komitmen yang kuat agar ppdb tahun ini berjalan sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku. harapan kita kepada dikbud selaku leading sector adalah agar tidak ada permasalahan seperti yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023," ujar edwar samsi pada rabu, 19 juni 2024.
edwar menekankan bahwa kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan ppdb sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. baik itu peserta didik maupun orang tua. 
menurutnya, jika pelaksanaan ppdb tidak mengikuti aturan yang ada, dampaknya akan sangat merugikan siswa yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke tingkat sma sederajat.
 
"pelaksanaan ppdb yang sesuai dengan aturan akan memastikan semua pihak mendapatkan haknya dengan adil. namun, jika aturan dilanggar, ini akan sangat merugikan anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan mereka." 
 
 
untuk itu, edwar mengimbau agar tahapan dan proses serta jalur penerimaan peserta didik baru dijalankan dengan baik dan diawasi oleh pihak terkait. 
ia mengingatkan bahwa dalam peraturan menteri pendidikan sudah dijelaskan mengenai berbagai jalur penerimaan. seperti jalur prestasi.
 
"dalam peraturan menteri pendidikan itu jelas untuk jalur penerimaan, misalnya jalur prestasi. jika ada siswa yang pernah menjuarai kejuaraan cabang olahraga atau memiliki prestasi akademik di sekolah asalnya, ini harus diakomodasi dengan baik," kata edwar.
baca juga:kafilah mtq mukomuko diusulkan dibawa studi banding ke tanah kelahiran aa gym
baca juga:bupati dan wakil bupati kaur mempererat silaturahmi ke semua lapisan masyarakat
komisi iv dprd provinsi bengkulu berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap proses ppdb tahun ini. edwar menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya ppdb untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
 
"kami akan memantau proses ppdb ini dengan seksama. jika ada kejanggalan atau pelanggaran, masyarakat bisa melaporkannya ke komisi iv." dalam kesempatan yang sama, edwar juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan ppdb. ia berharap dengan adanya pengawasan ketat, semua permasalahan yang mungkin timbul dapat diantisipasi sejak dini.
pengalaman dari pelaksanaan ppdb pada tahun 2022 dan 2023 menjadi pelajaran berharga bagi pemprov bengkulu dan dprd provinsi bengkulu. pada tahun-tahun tersebut, beberapa masalah muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan, yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan peserta didik.
dengan dasar tersebut, komisi iv dprd provinsi bengkulu tidak ingin kejadian serupa terulang. edwar samsi menyatakan bahwa pelaksanaan ppdb tahun ini harus menjadi contoh bagaimana sebuah proses penerimaan peserta didik baru bisa berjalan dengan baik dan adil.
 
 
selain itu, edwar juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya ppdb. ia mengingatkan bahwa kesuksesan pelaksanaan ppdb tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dprd, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.
 
"orang tua dan masyarakat juga harus aktif mengawasi jalannya ppdb. jika menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujar edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 20 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan